DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daegrah Tahun 2018-2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; BUPATI SUMEDANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2019 PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMEDANG BUPATI SUMEDANG PROVINS! JAWA BARAT Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG
22.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 ); Menetapkan
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh camat.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati.
11.Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
18.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
21.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
22.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
23.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
24.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
25.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kabupaten Sumedang serta gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen dan sistematika penulisan.

Pasal 2

( 1) RPJMD diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.

26.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa basil pembangunan Daerab/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian basil (outcome) program Perangkat Daerah.
27.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerab/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
29.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
30.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31.Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
33.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
34.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data Pembangunan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Letak Geografis Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034’46,18’’-7000’56,25’’ Lintang Selatan dan 107001’45,63’’- 108012’59,04’’ Bujur Timur.

Pasal 5

(1)Bupati melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II tentang kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap capaian kinerja pelayanan pemerintah di seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan, dapat diketahui masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi pada pembangunan periode Tahun 2018-2023 Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/gap antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

(1)Ruang Lingkup RPJMD meliputi:
1. a.Visi dan Misi Bupati;
2. b.Tujuan, Sasaran dan Strategi;
3. c.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
4. d.Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:
(3)Fungsi RPJMD sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
2. b.pedoman dalam penyusunan Renstra;
3. c.pedoman dalam penyusunan RKPD; dan
4. d.pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ( 1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
1. a.realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
2. b.realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan.

Pasal 7

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
1. a.program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
2. b.indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tah unan Daerah.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencanaprogram prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 10

(1)Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
1. a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
2. b.program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024; dan
3. c.Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
(2)RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2023-2028 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
(4)Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERANGKAT DAERAH Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
2. b.terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.
(4)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINS!JAWA BARAT: (5/49/2019) H KABUPATENSUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR s SEKRETARIS DAERAH ~.a.t.JPATEN SUMEDANG, Diundangkan di Sumedang padatanggal 20 Maret 2019 MAD MUNIR Ditetapkan di Sumedang pad a tanggal 2 O Maret 2 O 1 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupataen Sumedang.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. RPJMD Tahun 2018-2023 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan basil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN. Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ten tang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilan tik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENSUMEDANG NOMOR 5 TAHUN2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAHTAHUN2018-2023

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah (indikator tujuan) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…