DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 212

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak, yang antara lain berisi tentang ketentuan umum, kualitas hidup perempuan, pelindungan perempuan, pelindungan anak yang antara lain memuat kewajiban dan tanggung jawab, dan pemenuhan hak anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai koordinator pelaksanaan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

(1)Pelembagaan PUG di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.pemenuhan standar Pelembagaan PUG;
2. b.pengintegrasian Perspektif Gender;
3. c.penyusunan perencanaan dan penganggaran; dan
4. d.advokasi, memfasilitasi, dan memberikan bantuan teknis.
(2)Pengintegrasian …
(2)Pengintegrasian Perspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten.
(3)Kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.RKPD;
4. d.Renstra; dan
5. e.Renja.
(4)Kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan;
5. e.pengendalian; dan
6. f.evaluasi.
(5)Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mempertimbangkan Akses, Partisipasi, kontrol, dan Manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki.
(6)Advokasi, memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditujukan kepada lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dan instansi vertikal di Daerah Kabupaten berkaitan dengan penyelenggaraan PUG.

Pasal 10

(1)Pelembagaan PUG di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur.
(2)Standar Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.komiten Bupati;
2. b.kebijakan dan program;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya;
5. e.Data Terpilah menurut jenis kelamin dan statistik Gender;
6. f.metode pelaksanaan; dan
7. g.Partisipasi Masyarakat.
(3)Prosedur Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten;
2. b.koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten;
3. c.advokasi …
4. c.advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten termasuk PPRG kewenangan Daerah Kabupaten; dan
5. d.sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten termasuk PPRG kewenangan Daerah Kabupaten.
(4)Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum Daerah Kabupaten, dan kebijakan operasional mengenai PUG; dan
2. b.penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang Responsif Gender.
(5)Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b, meliputi:
1. a.penyusunan Pokja PUG;
2. b.penyusunan rencana aksi Pokja PUG tahunan dan 5 (lima) tahunan;
3. c.rapat koordinasi Pokja PUG; dan
4. d.pengintegrasian Data Terpilah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak.
(6)Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaran PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.rapat koordinasi teknis penyelenggaraan PUG;
2. b.bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Responsif Gender; dan
3. c.fasilitasi dalam penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten yang Responsif Gender.
(7)Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
1. a.diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG dan PPRG kepada pemangku kepentingan; dan
2. b.penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG.

Pasal 11

(1)Pencapaian Pelembagaan PUG di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diukur dengan kriteria.
(2)Kriteria pencapaian Pelembagaan PUG di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indeks PUG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai indeks PUG.

Pasal 12

…

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelembagaan PUG di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas; dan
b.pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas.

Pasal 14

(1)Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur.
(2)Standar Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelembagaan;
2. b.sumber daya;
3. c.layanan dan program; dan
4. d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(3)Prosedur Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sosialisasi peningkatan Partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Daerah Kabupaten; dan
2. b.advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan Partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Daerah Kabupaten.
(4)Sosialisasi peningkatan Partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.peran Ormas dalam Pemberdayaan Perempuan;
2. b.peran perempuan dalam politik;
3. c.kepemimpinan perempuan;
4. d.literasi hukum bagi perempuan;
5. e.literasi sosial bagi perempuan; dan
6. f.kewirausahaan perempuan.
(5)Advokasi …
(5)Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan Partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.penguatan kebijakan tentang peningkatan Partisipasi Ormas, serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
2. b.pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk pemecahan masalah Pemberdayaan Perempuan;
3. c.pengembangan forum komunikasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
4. d.pembuatan basis data Ormas dan lembaga profesi serta Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; dan
5. e.pelaksanaan kajian Partisipasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 15

(1)Pencapaian Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diukur dengan kriteria.
(2)Kriteria Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jumlah kegiatan Ormas yang sinergis untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi; dan
2. b.jumlah kontribusi anggaran Ormas di Daerah Kabupaten untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
b.peningkatan …
b.peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
c.pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
d.penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten;
e.fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
f.pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 18

(1)Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur.
(2)Standar penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kelembagaan;
2. b.sumber daya;
3. c.layanan dan program; dan
4. d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(3)Prosedur penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten;
2. b.peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten; dan
3. c.pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks212PDFHirarki

Memuat teks peraturan…