DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsilidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Sumedang diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang; 2
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 3 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5533); 4
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12); 5
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang. 6
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang yang selanjutnya disebut PT. LKM Sumedang adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro di Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
5.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT. LKM Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
6.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 7
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 2

(1)Modal Dasar PT. LKM Sumedang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai komposisi kepemilikan saham adalah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
(3)Modal Disetor pada PT. LKM Sumedang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
(4)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Neraca PT. LKM Sumedang.
(5)Sisa Modal Disetor pada PT. LKM Sumedang sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah). 8

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Sumedang dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

BAB IV

TAHAPAN PEMENUHAN MODAL DASAR

Pasal 4

Pemenuhan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan perincian:

a.untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
b.untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
c.untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang bersumber dari APBD. 9
(2)Setiap penyertaan modal pada PT. LKM Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 14 September 2016 BUPATI SUMEDANG, Ttd EKA SETIAWAN Diundangkan di Sumedang pada tanggal 14 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Ttd ZAENAL ALIMIN 10 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (6/176/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsilidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Sumedang diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang; 2
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 3 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5533); 4
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12); 5
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang. 6
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang yang selanjutnya disebut PT. LKM Sumedang adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro di Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
5.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT. LKM Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
6.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 7
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 2

(1)Modal Dasar PT. LKM Sumedang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai komposisi kepemilikan saham adalah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
(3)Modal Disetor pada PT. LKM Sumedang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
(4)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Neraca PT. LKM Sumedang.
(5)Sisa Modal Disetor pada PT. LKM Sumedang sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah). 8

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Sumedang dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

BAB IV

TAHAPAN PEMENUHAN MODAL DASAR

Pasal 4

Pemenuhan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan perincian:

a.untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
b.untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
c.untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang bersumber dari APBD. 9
(2)Setiap penyertaan modal pada PT. LKM Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.