DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Metrologi legal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin profesionalisme dalam menjaga kebenaran atas pengukuran dan pengawasan terhadap kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta terhadap barang dalam keadaan terbungkus diperlukan penyelenggaraan metrologi legal;
c.bahwa guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sub bidang standardisasi dan perlindungan konsumen sebagai kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan dasar pengaturan atas penyelenggaraan metrologi legal beserta pengawasannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Metrologi Legal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat–Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/ PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/ PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M- DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standar dan Peralatan/ Perlengkapan Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1613);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis Kemetrologian yang selanjutnya disebut UPT Kemetrologian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang metrologi legal pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
6.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9.Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
11.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
12.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
13.Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
14.Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.
15.Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai yang berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
16.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan, dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
17.Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan, dan pengujian dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
20.Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
21.Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem Metrologi Legal di Indonesia.
24.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
25.Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
26.Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
27.Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
28.Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera atau Tera Ulang UTTP oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
29.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TERA DAN TERA ULANG

Pasal 2

UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:

a.UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
b.UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang; dan
c.UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.

Pasal 3

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

a.kepentingan umum;
b.usaha;
c.menyerahkan atau menerima barang;
d.menentukan pungutan atau upah;
e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
f.melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang harus berada di tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
(3)Untuk mendapatkan pembebasan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan pembebasan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi syarat:
1. a.menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
2. b.bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
3. c.dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
(2)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
(3)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh UPT Kemetrologian.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tera dan Tera Ulang meliputi kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
(2)Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu tertelusur.
(4)Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar dan Alat Timbang.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:
1. a.UPT Kemetrologian;
2. b.laboratorium lain; atau
3. c.tempat UTTP terpasang tetap.
(2)Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
1. a.lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri; atau
2. b.gudang importir untuk UTTP asal impor.
(3)Pelaksanaan Tera Ulang selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
1. a.tempat sidang Tera Ulang di luar UPT Kemetrologian; atau
2. b.tempat UTTP terpakai.
(4)Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di laboratorium lain, tempat UTTP terpasang tetap, lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri atau gudang importir untuk UTTP asal impor, dan tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP, atau pihak ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan, dan ruangan kerja.

Pasal 10

(1)UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis dapat dilakukan penjustiran.
(2)Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
(3)UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin profesionalisme dalam menjaga kebenaran atas pengukuran dan pengawasan terhadap kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta terhadap barang dalam keadaan terbungkus diperlukan penyelenggaraan metrologi legal;
c.bahwa guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sub bidang standardisasi dan perlindungan konsumen sebagai kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan dasar pengaturan atas penyelenggaraan metrologi legal beserta pengawasannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Metrologi Legal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat–Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/ PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/ PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M- DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standar dan Peralatan/ Perlengkapan Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1613);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis Kemetrologian yang selanjutnya disebut UPT Kemetrologian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang metrologi legal pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
6.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9.Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
11.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
12.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
13.Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
14.Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.
15.Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai yang berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
16.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan, dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
17.Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan, dan pengujian dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
20.Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
21.Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem Metrologi Legal di Indonesia.
24.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
25.Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
26.Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
27.Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
28.Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera atau Tera Ulang UTTP oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
29.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TERA DAN TERA ULANG

Pasal 2

UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:

a.UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
b.UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang; dan
c.UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.

Pasal 3

a.kepentingan umum;
b.usaha;
c.menyerahkan atau menerima barang;
d.menentukan pungutan atau upah;
e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
f.melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang harus berada di tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
(3)Untuk mendapatkan pembebasan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan pembebasan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi syarat:
1. a.menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
2. b.bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
3. c.dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
(2)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
(3)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh UPT Kemetrologian.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tera dan Tera Ulang meliputi kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
(2)Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu tertelusur.
(4)Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar dan Alat Timbang.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:
1. a.UPT Kemetrologian;
2. b.laboratorium lain; atau
3. c.tempat UTTP terpasang tetap.
(2)Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
1. a.lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri; atau
2. b.gudang importir untuk UTTP asal impor.
(3)Pelaksanaan Tera Ulang selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
1. a.tempat sidang Tera Ulang di luar UPT Kemetrologian; atau
2. b.tempat UTTP terpakai.
(4)Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 9

Pasal 10

(1)UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis dapat dilakukan penjustiran.
(2)Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
(3)UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.