DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah harus memenuhi ketentuan mengenai pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal;
c.bahwa pengaturan mengenai pola tarif rumah sakit umum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 26 Agustus 2024 Pj. BUPATI SUMEDANG, ttd YUDIA RAMLI Diundangkan di Sumedang pada tanggal 26 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (6/118/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H. NIP. 19670302 199703 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG I. UMUM Rumah sakit umum daerah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah dan diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Daerah. Adanya pergeseran pendekatan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas melalui penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja. Kegiatan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan imbalan diatur melalui penetapan tarif layanan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya untuk menghasilkan barang dan jasa atas setiap layanan kesehatan yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka memenuhi kaidah dan kebijakan terkait pengaturan mengenai tarif layanan kesehatan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 47

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…