DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, antara lain Pasal 1, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 29; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 45; Pasal 47; Pasal 50; Pasal 52; Pasal 56; PAsal 59; PAsal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 64; Pasal 66; Pasal 67; Pasal 80; Pasal 100; Pasal 101; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 106; Pasal 107; Pasal 108; Pasal 110; Pasal 122; Pasal 126; Pasal 128; Pasal 140; Pasal 145; Pasal 152; Pasal 153; Pasal 154; Pasal 155; Pasal 156; Pasal 157; Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160; Pasal 161; Pasal 168;Pasal 208; Pasal 209; Pasal 210; Pasal 211; Pasal 220; Pasal 221; Pasal 225; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 18 dan 19; menyisipkan 6 pasal diantara Pasal 29 dan 30; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 39 dan 40; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 42 dan 43; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 110 dan 111; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 181 dan 182; menyisipkan 2 pasal diantara Pasal 205 dan 206;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
c.bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7.Peraturan …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG. Pasal I … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
7.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
10.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
11.Marka …
11.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
12.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
13.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
14.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
15.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
16.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
17.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
18.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
19.Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
20.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
21.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
22.Penyelenggara Terminal Penumpang adalah petugas yang melaksanakan pengamatan, pengawasan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Terminal.
23.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan Penumpang.
24.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
25.Kendaraan …
25.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
26.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
27.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
31.Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
32.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
33.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
34.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
35.Pengawasan Lalu Lintas Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas dinas untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Pengemudi dan/atau Kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan Angkutan.
36.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2.Ketentuan …
2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum koordinasi antar instansi Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas atau memperingatkan atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
1. a.peralatan; atau
2. b.tanda.
(2)Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.paku Jalan;
2. b.alat pengarah Lalu Lintas; dan
3. c.pembagi lajur atau jalur.
(3)Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.marka membujur;
2. b.marka melintang;
3. c.marka serong;
4. d.marka lambang;
5. e.marka kotak kuning; dan
6. f.marka lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berfungsi untuk mengatur Kendaraan, Pejalan Kaki, dan/atau Pengguna Jalan.
(2)Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
1. a.lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur Kendaraan;
2. b.lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
3. c.lampu …
4. c.lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan terdiri atas:
1. a.alat pembatas kecepatan; dan
2. b.alat pembatas tinggi dan lebar.
(2)Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan terdiri atas:
1. a.pagar pengaman;
2. b.cermin tikungan;
3. c.delinator;
4. d.pulau Lalu Lintas;
5. e.pita penggaduh;
6. f.jalur penghentian darurat; dan
7. g.pembatas Lalu Lintas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
1. a.tata cara pemuatan;
2. b.daya angkut;
3. c.dimensi Kendaraan; dan
4. d.kelas Jalan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g.
(2)Fasilitas …
(2)Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
(3)Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
(4)Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
(5)Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
1. a.Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
2. b.Marka Jalan yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
3. c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
4. d.alat penerangan jalan.
(6)Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
2. b.trotoar;
3. c.jembatan penyeberangan; dan/atau
4. d.terowongan penyeberangan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:

a.jalur khusus Angkutan umum;
b.jalur/lajur sepeda motor;
c.jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
d.Parkir pada badan Jalan;
e.fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
f.tempat istirahat.
1. 9.Ketentuan …
2. 9.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Di tempat tertentu pada jalur Angkutan Penumpang umum dalam Trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan Halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian Kendaraan umum.
(2)Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri Jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3)Setiap Kendaraan umum dalam Trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan Halte atau tempat pemberhentian Kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
(4)Untuk Kendaraan umum tidak dalam Trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan Halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan Penumpang, kecuali dalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin Bupati.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Penyediaan perlengkapan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan secara proporsional yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak Kendaraan Bermotor atau opsen pajak Kendaraan Bermotor, pajak penerangan Jalan dan pendapatan lainnya.
(3)Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengawasan dan pengendalian perlengkapan Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.

11.Ketentuan …
11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012