DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal, hasil usaha, pembinaan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUMEDANG (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Bank Perekonomian Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal perseroan terbatas yang disebutkan dalam anggaran dasar.
7.Modal Disetor adalah modal ditempatkan yang sudah dibayar penuh oleh pemegang saham.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada badan usaha milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) yaitu untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dengan mendukung perkembangan usaha PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) yang bersifat dinamis agar menjadi bank yang tangguh dan efisien; dan
b.mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Modal Dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Kewajiban …
(2)Kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) atau paling sedikit sebesar Rp76.500.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).

Pasal 4

(1)Modal Disetor Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp50.519.740.978,65 (lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.hasil konsolidasi sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp7.462.734.646,65 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah enam puluh lima sen);
2. b.tahun 2010 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. c.tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun 2012 sebesar Rp3.812.700.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. e.tahun 2013 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
6. f.tahun 2014 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
7. g.tahun 2015 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
8. h.tahun 2016 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
9. i.tahun 2017 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
10. j.tahun 2018 sebesar Rp3.594.306.332,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
11. k.tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
12. l.tahun 2020 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
13. m.tahun 2021 sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
14. n.tahun 2022 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
15. o.tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
16. p.tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
17. q.tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Dengan …
(2)Dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa kewajiban pemenuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar Rp25.980.259.020,35 (dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh rupiah tiga puluh lima sen).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap selama 5 (lima) tahun dengan perincian:
1. a.tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2027 sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
3. c.tahun anggaran 2028 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun anggaran 2029 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2030 sebesar Rp6.280.259.020,35 (enam miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh rupiah tiga puluh lima sen).
(2)Dalam hal pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemenuhannya akan menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dari PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
(2)Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh dewan komisaris dan Perangkat Daerah yang membidangi badan usaha milik Daerah.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 11 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ttd TUTI RUSWATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT : (7/70/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUMEDANG (PERSERODA) I. UMUM PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) merupakan badan usaha milik Daerah sebagai perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda). Adapun Modal Dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sedangkan Modal Disetor pada saat pendirian PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda), Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp50.519.740.978,65 (lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) sehingga untuk pemenuhan Modal Dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda), Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…