DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapatkan hibah daerah dalam bentuk non kas sebesar Rp11.258.109.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah);
c.bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal;

d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 3 peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12); 10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 6 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); 12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal PDAM.
8.Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada PDAM. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9 11.Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 2

(1)Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp109.813.916.285,12 (seratus sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua belas sen) yang terdiri dari:
1. a.Modal Disetor Pemerintah Daerah dari awal pendirian sampai dengan bulan september tahun 2016 sebesar Rp13.908.639.882,50 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen);
2. b.penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp9.618.373.447,62 (sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen); 10
3. c.pemenuhan Modal Dasar dari APBD sebesar Rp52.594.228.539,00 (lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
4. d.pemenuhan Modal Dasar dari sumber lainnya sebesar Rp33.692.674.416,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah).
(2)Modal Disetor dan penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam neraca PDAM.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kas; dan/atau
2. b.non kas.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. 11

BAB IV

TAHAPAN PEMENUHAN MODAL DASAR

Pasal 4

(1)Pemenuhan Modal Dasar dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c terdiri dari:
1. a.kas sebesar Rp 41.336.119.539,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
2. b.non kas sebesar Rp11.258.109.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah) yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(2)Pemenuhan Modal Dasar dalam bentuk non kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.
(3)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap selama 7 (tujuh) tahun dengan rincian:
1. a.untuk perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
2. b.untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.630.490.674,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); 12
3. c.untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.649.367.436,00 (empat milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
4. d.untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.120.862.925,00 (sembilan milyar seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
5. e.untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp13.876.545.381,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
6. f.untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.996.572.097,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah); dan
7. g.untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.662.281.026,00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
(4)Apabila pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun anggaran berjalan tidak terpenuhi, maka diperhitungkan pada 1 (satu) tahun berikutnya.
(5)Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 13

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 4 Oktober 2016 BUPATI SUMEDANG, Ttd EKA SETIAWAN 14 Diundangkan di Sumedang pada tanggal 4 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Ttd ZAENAL ALIMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (8/202/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…