DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten, program fasilitasi pangan dan rencana aksi daerah, pencegahan, antipasi dini, penanganan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, tim terpadu, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang … SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
7.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut BNNK Sumedang adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumedang
8.Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah Kabupaten.
9.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud Undang- Undang tentang Narkotika.
10.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
11.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12.Fasilitasi …
12.Fasilitasi P4GN adalah dukungan Pemerintah Daerah kabupaten untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
13.Program Aksi Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap Fasilitasi P4GN, di Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Program Aksi Fasilitasi P4GN Kecamatan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GN Daerah dan P4GN sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Program Aksi Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GN kecamatan sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika. dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika. dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19.Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. dan Prekursor Narkotika.
21.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
22.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
23.Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
24.Rehabilitasi …
24.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
25.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
26.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi kepada klien melalui kegiatan positif agar fungsi sosial mereka kembali sebagaimana mestinya.
29.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30.Rumah Kos atau Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
31.Asrama adalah rumah atau tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi atau yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Daerah Kabupaten.
32.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah Kabupaten.
33.Hotel atau Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Daerah Kabupaten.
34.Lomba Gerakan Bersih Narkotika adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang bekerja sama dengan BNNK Sumedang untuk membentuk, membina menyeleksi dan menetapkan suatu Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Satuan Pendidikan Bersih Narkotika terbaik.
35.Pengusaha …
35.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
1. 36.Perusahaan adalah:
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan karyawan atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Fasilitasi P4GN bertujuan:

a.untuk mendukung pelaksanaan P4GN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah Kabupaten;
b.memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c.membangun partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GN meliputi:

a.Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
b.Program Fasilitasi P4GN dan rencana aksi daerah;
c.Pencegahan;
d.antisipasi dini;
e.Penanganan;
f.partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
g.tim terpadu;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pelaporan;
j.penghargaan; dan
k.pendanaan.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait dengan P4GN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN bertugas:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
c.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.menyiapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
e.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN berwenang:

a.menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Fasilitasi P4GN;
b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah Kabupaten; dan
c.membina …
c.membina dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

BAB III

PROGRAM FASILITASI P4GN DAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

(1)Program Fasilitasi P4GN terdiri dari:
1. a.Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten;
2. b.Program Fasilitasi P4GN Kecamatan; dan
3. c.Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan.
(2)Program Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan prinsip:
1. a.kesatupaduan;
2. b.keselarasan; dan
3. c.kemampuan keuangan Daerah/keuangan Desa.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berdasarkan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten.
(2)Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten disusun oleh Tim Terpadu Daerah Kabupaten.
(3)Program Fasilitasi P4GN Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum mengenai permasalahan dan tantangan Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten;
2. b.bentuk dan uraian kegiatan Fasiltasi P4GN di Daerah Kabupaten;
3. c.penanggung jawab;
4. d.instansi terkait;
5. e.kriteria keberhasilan;
6. f.kebutuhan biaya; dan
7. g.sumber pendanaan.
(4)Tim Terpadu Daerah Kabupaten dalam menyusun Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten, untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan dapat mengundang:
1. a.Camat;
2. b.Lurah;
3. c.Kepala Desa; dan
4. d.pihak terkait.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyusunan RKPD.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten mengintegrasikan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RKPD dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengundang Tim Terpadu Daerah Kabupaten untuk memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam pengintegrasian Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…