DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 197 Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 6.4 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 NO SKPD NO SKPD 1 Dinas Pendidikan 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Dinas Kesehatan 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13 Dinas Perhubungan 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 14 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 5 Satuan Polisi Pamong Praja 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 Dinas Sosial 17 Dinas Arsip dan Perpustakaan 8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 18 Dinas Perikanan dan Peternakan 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 19 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 21 Sekretariat Daerah 38 Kecamatan Tanjungsari 22 Sekretariat DPRD 39 Kecamatan Sukasari 23 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 40 Kecamatan Pamulihan 24 Badan Keuangan dan Aset Daerah 41 Kecamatan Cimanggung 25 Badan Pendapatan Daerah 42 Kecamatan Jatinangor 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 43 Kecamatan Rancakalong 27 Inspektorat 44 Kecamatan Sumedang Selatan 28 Kecamatan Wado 45 Kecamatan Sumedang Utara 29 Kecamatan Jatinunggal 46 Kecamatan Ganeas 30 Kecamatan Darmaraja 47 Kecamatan Tanjungkerta 31 Kecamatan Cibugel 48 Kecamatan Tanjungmedar 32 Kecamatan Cisitu 49 Kecamatan Cimalaka 33 Kecamatan Situraja 50 Kecamatan Cisarua 34 Kecamatan Conggeang 51 Kecamatan Tomo 35 Kecamatan Paseh 52 Kecamatan Ujungjaya 36 Kecamatan Surian 53 Kecamatan Jatigede 37 Kecamatan Buahdua 54 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang, Wilayah Kecamatan terdiri dari 275 Desa dan 7 Kelurahan dengan rincian jumlah desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut: Tabel 6.5 Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 1 Wado 10 14 Cimanggung 11 2 Jatinunggal 9 15 Jatinangor 12 3 Darmaraja 16 16 Rancakalong 10 4 Cibugel 7 17 Sumedang Selatan 10/4 5 Cisitu 10 18 Sumedang Utara 10/3 198 No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 6 Situraja 15 19 Ganeas 8 7 Conggeang 12 20 Tanjungkerta 12 8 Paseh 10 21 Tanjungmedar 9 9 Surian 9 22 Cimalaka 14 10 Buahdua 14 23 Cisarua 7 11 Tanjungsari 12 24 Tomo 9 12 Sukasari 7 25 Ujungjaya 9 13 Pamulihan 11 26 Jatigede 12 Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang Sementara rincian nama-nama Desa dapat dilihat pada Lampiran 41 - Daftar Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang. Kemudian, dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, beberapa Dinas dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu: Tabel 6.6 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Sumedang No. Dinas UPTD Regulasi

1.Dinas Kesehatan
1.1 Rumah Sakit Umum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
2.35 Pusat Kesehatan Masyarakat
3.1 Laboratorium Kesehatan Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.UPTD Peralatan dan Perbengkelan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan dan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.UPTD Pengendalian Penduduk Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan dan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Perikanan dan Peternakan
1.UPTD Perikanan dan Peternakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan
2.UPTD Balai Benih Ikan
3.UPTD Rumah Potong Hewan
4.UPTD Pembibitan Ternak
5.UPTD Pasar Hewan 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.UPTD Agrobisnis Tembakau Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.UPTD Persampahan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
3.UPTD Laboratorium Lingkungan
4.UPTD Taman 199 No. Dinas UPTD Regulasi Keanekaragaman Hayati 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.UPTD Balai Pelatihan Kerja Peraturan Bupati Sumedang Nomor 179 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sedangkan rincian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku UPTD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 6.7 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 NO BLUD NO BLUD 1 Rumah Sakit Umum Daerah 10 Puskesmas Sumedang Selatan 2 Puskesmas Jatinangor 11 Puskesmas Sukagalih 3 Puskesmas Cimanggung 12 Puskesmas Kotakaler 4 Puskesmas Tanjungsari 13 Puskesmas Situ 5 Puskesmas Margajaya 14 Puskesmas Ganeas 6 Puskesmas Sukasari 15 Puskesmas Situraja 7 Puskesmas Haurngombong 16 Puskesmas Cisitu 8 Puskesmas Pamulihan 17 Puskesmas Darmaraja 9 Puskesmas Rancakalong 18 Puskesmas Cibugel 19 Puskesmas Wado 29 Puskesmas Sukamantri 20 Puskesmas Jatinunggal 30 Puskesmas Tanjungmedar 21 Puskesmas Jatigede 31 Puskesmas Buahdua 22 Puskesmas Tomo 32 Puskesmas Hariang 23 Puskesmas Ujungjaya 33 Puskesmas Surian 24 Puskesmas Conggeang 34 Puskesmas Cisempur 25 Puskesmas Paseh 35 Puskesmas Sawahdadap 26 Puskesmas Cimalaka 36 Puskesmas Padasuka 27 Puskesmas Cisarua 37 Laboratorium Kesehatan Daerah 28 Puskesmas Tanjungkerta 6.4. Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki Kewajiban Kontinjensi atas perkara sebagai berikut : Tabel 6.8 Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2023 No Perkara Pengguga t Tergugat Putusan Keterang an 1 Pembongkar an bangunan kios yang belum berakhir atau belum habis masa berlakunya atau yang masih - Suryadi Wijaya (Penggug at I) - Yuyun Sugandi (Penggug at II) - Pemerintah Kabupaten Sumedang (Tergugat I) - PT. Bangun Jaya Allia (Tergugat II) Putusan I : Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 33/Pdt.G/2015/PN .Smd tanggal 26 April 2016 memutuskan bahwa : - Tindakan Tergugat I dan Belum diproses lebih lanjut karena belum jelas persentas e tanggung renteng 200 No Perkara Pengguga t Tergugat Putusan Keterang an berlaku haknya Tergugat II yang telah melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Kios yang belum habis masa jangka waktunya adalah perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya- biaya perkara yang timbul. masing- masing Tergugat. Putusan II : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 330/PDT/2016/PT. BDG tanggal 5 September 2016 memutuskan bahwa: - Pembongkaran kios yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat. - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 26 April 2016 Nomor 33/Pdt.G/2015/PN .Smd - Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding. Putusan III : Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt/2017 201 No Perkara Pengguga t Tergugat Putusan Keterang an tanggal 16 Mei 2017 memutuskan bahwa: - Pembongkaran objek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat berupa kios yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan milik Para Penggugat yang belum beakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Para Tergugat) ditolak. - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul. 6.5. Penjelasan Non Keuangan Lainnya Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah diketahui terdapat 213 bidang tanah dan bangunan seluas 19.954,28 m2 yang disewakan dan ditetapkan tarif sewanya. Berdasarkan hasil analisa KIB pada tahun 2022 ternyata aset-aset yang disewakan tersebut belum masuk dalam KIB sehingga belum tercatat pada Neraca Per 31 Desember 2022 karena belum diketahui besaran nilai perolehannya. Pada saat dilakukan penelusuran atas beberapa blok tanah yang disewakan dalam hal ini sebagai sampel penelusuran atas empat blok tanah yang sudah dikenakan tarif sewanya yaitu Blok Samoja, Gelora A. Yani, Jl. Cut Nyak Dhien dan Blok Cijeruk didapatkan hasil penelusuran sebagai berikut:
1.Blok Samoja Di Blok Samoja ini, tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan tanah yang berlokasi di pinggiran jalan 202 provinsi. Tanah tersebut merupakan sisa hasil pembebasan lahan pada saat provinsi ingin membuat jalan.
2.Blok Gelora A. Yani Di blok ini, merupakan tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berlokasi di dalam komplek Gelora A. Yani. Gelora tersebut masih dipakai oleh masyarakat untuk olahraga sepakbola.
3.Blok Jl. Cut Nyak Dhien Di blok ini, merupakan tanah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Sumedang. Sejak merdeka tanah tersebut dihadiahkan kepada pegawai pemerintahan yang dianggap sudah mengabdi ke pemerintah daerah.
4.Blok Cijeruk Blok ini merupakan tanah yang dipakai oleh masyarakat korban longsor yang pernah terjadi di Sumedang. Sedangkan kondisi pada tahun 2023, semua bidang tanah dan bangunan yang disewakan dan telah ditetapkan tarif sewanya termasuk keempat sample diatas sudah diketahui nilai perolehannya dan sudah masuk dalam KIB serta tercatat dalam neraca per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sebagai informasi tambahan, untuk pihak-pihak yang akan melakukan proses penyewaan atas aset tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, melakukan transaksi pembayaran serta penagihan kepada pihak penyewa bisa dilakukan secara online melalui Aplikasi SEWAPEDIA. Terkait pencatatan aset tetap tanah dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum serta berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/KEP.226-PUPR/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 186 ruas jalan kabupaten dengan panjang 774.368 KM. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa ada enam ruas tanah bawah jalan yang belum tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penilaian terhadap tanah tersebut sebagai dasar penentuan nilai perolehan. Dimana jalan tersebut merupakan perubahan status dari jalan nasional menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas, jalan provinsi menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas dan peningkatan status dua ruas jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten. Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap ke enam ruas tanah bawah jalan tersebut sehingga diperoleh nilai perolehannya untuk dasar pencatatan dalam aset tetap di Neraca. LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG (dalam rupiah) NO SKPD SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 DINAS PENDIDIKAN 914.126.584.021,05 0,00 53.495.969.485,69 860.630.614.535,36 2 DINAS KESEHATAN 46.586.689.771,82 3.696.352.748,90 0,00 50.283.042.520,72 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 169.286.457.011,90 0,00 11.702.637.681,00 157.583.819.330,90 4 PUSKESMAS JATINANGOR 1.754.132.198,99 0,00 26.171.684,00 1.727.960.514,99 5 PUSKESMAS CIMANGGUNG 2.400.373.691,07 0,00 304.183.253,00 2.096.190.438,07 6 PUSKESMAS TANJUNGSARI 6.754.396.210,20 134.847.388,00 0,00 6.889.243.598,20 7 PUSKESMAS MARGAJAYA 1.251.496.757,57 0,00 67.034.808,00 1.184.461.949,57 8 PUSKESMAS SUKASARI 2.429.921.400,16 0,00 84.474.184,00 2.345.447.216,16 9 PUSKESMAS HAURNGOMBONG 1.197.109.563,27 207.670.380,00 0,00 1.404.779.943,27 10 PUSKESMAS PAMULIHAN 1.708.559.046,85 359.093.382,00 0,00 2.067.652.428,85 11 PUSKESMAS RANCAKALONG 698.627.290,30 0,00 103.463.399,00 595.163.891,30 12 PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN 1.430.572.783,93 290.416.780,00 0,00 1.720.989.563,93 13 PUSKESMAS SUKAGALIH 2.547.246.734,74 0,00 219.613.982,00 2.327.632.752,74 14 PUSKESMAS KOTAKALER 1.827.592.991,05 0,00 135.814.840,00 1.691.778.151,05 15 PUSKESMAS SITU 5.881.689.080,31 526.277.499,13 0,00 6.407.966.579,44 16 PUSKESMAS GANEAS 2.342.728.694,45 0,00 128.868.524,00 2.213.860.170,45 17 PUSKESMAS SITURAJA 1.991.470.908,48 330.978.388,00 0,00 2.322.449.296,48 18 PUSKESMAS CISITU 1.922.092.941,15 5.244.399.046,00 0,00 7.166.491.987,15 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TA 2023 ASET TETAP DAERAH NO SKPD SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 19 PUSKESMAS DARMARAJA 3.220.586.278,20 0,00 286.565.618,00 2.934.020.660,20 20 PUSKESMAS CIBUGEL 3.334.102.393,19 123.316.308,00 0,00 3.457.418.701,19 21 PUSKESMAS WADO 2.216.690.863,05 164.230.892,00 0,00 2.380.921.755,05 22 PUSKESMAS JATINUNGGAL 3.228.427.590,33 476.324.548,00 0,00 3.704.752.138,33 23 PUSKESMAS JATIGEDE 4.390.565.174,58 0,00 280.757.707,00 4.109.807.467,58 24 PUSKESMAS TOMO 2.439.006.438,66 0,00 232.564.982,00 2.206.441.456,66 25 PUSKESMAS UJUNGJAYA 3.876.777.348,93 0,00 303.964.512,00 3.572.812.836,93 26 PUSKESMAS CONGGEANG 1.533.765.803,38 134.652.143,00 0,00 1.668.417.946,38 27 PUSKESMAS PASEH 1.869.957.110,07 347.123.772,00 0,00 2.217.080.882,07 28 PUSKESMAS CIMALAKA 4.952.517.102,40 149.949.398,00 0,00 5.102.466.500,40 29 PUSKESMAS CISARUA 1.423.870.382,73 380.859.845,00 0,00 1.804.730.227,73 30 PUSKESMAS TANJUNGKERTA 834.080.776,56 0,00 47.485.014,00 786.595.762,56 31 PUSKESMAS SUKAMANTRI 1.392.700.370,28 137.455.830,00 0,00 1.530.156.200,28 32 PUSKESMAS TANJUNGMEDAR 1.044.548.963,49 0,00 13.533.484,00 1.031.015.479,49 33 PUSKESMAS BUAHDUA 2.605.583.007,36 1.014.629.945,16 0,00 3.620.212.952,52 34 PUSKESMAS HARIANG 1.570.052.779,28 0,00 95.503.941,00 1.474.548.838,28 35 PUSKESMAS SURIAN 1.471.693.669,39 108.629.390,00 0,00 1.580.323.059,39 36 PUSKESMAS CISEMPUR 1.234.760.324,00 0,00 62.489.257,00 1.172.271.067,00 37 PUSKESMAS SAWAHDADAP 2.816.336.095,00 0,00 210.438.475,00 2.605.897.620,00 38 PUSKESMAS PADASUKA 1.515.307.623,00 93.152.359,00 0,00 1.608.459.982,00 39 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 3.414.243.056,72 0,00 205.347.232,00 3.208.895.824,72 40 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.126.029.319.599,96 0,00 36.752.387.115,00 1.089.276.932.484,96 41 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 452.582.238.515,53 55.575.916.856,24 0,00 508.158.155.371,77 42 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.330.925.934,67 2.447.560.514,00 0,00 3.778.486.448,67 43 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.891.057.994,26 0,00 668.894.314,00 4.222.163.680,26 44 DINAS SOSIAL 3.235.596.255,66 0,00 169.655.934,00 3.065.940.321,66 45 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.547.152.129,13 0,00 812.281.266,00 6.734.870.863,13 46 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 76.390.504.099,78 23.490.597.112,00 0,00 99.881.101.211,78 47 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.163.852.265,38 923.662.000,80 0,00 4.087.514.266,18 48 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.673.668.810,60 0,00 368.064.532,00 1.305.604.278,60 NO SKPD SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 49 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.950.459.286,64 987.666.582,00 0,00 7.938.125.868,64 50 DINAS PERHUBUNGAN 32.391.988.557,54 1.059.384.153,87 0,00 33.451.372.711,41 51 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 8.160.585.136,37 0,00 1.320.311.685,88 6.840.273.450,49 52 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 22.335.369.389,97 0,00 1.759.416.332,41 20.575.953.057,56 53 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7.666.502.137,17 0,00 760.143.883,11 6.906.358.254,06 54 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 15.652.129.059,76 367.418.035,90 0,00 16.019.547.095,66 55 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 11.242.669.906,07 272.908.835,59 0,00 11.515.578.741,66 56 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 72.316.772.535,52 0,00 4.291.182.491,00 68.025.590.044,52 57 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 27.592.452.778,33 0,00 4.630.150.224,91 22.962.302.553,42 58 SEKRETARIAT DAERAH 95.004.355.353,39 1.972.274.102,21 0,00 96.976.629.455,60 59 SEKRETARIAT DPRD 6.743.666.135,32 1.634.198.242,00 0,00 8.377.864.377,32 60 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.472.534.789,84 0,00 297.894.428,61 9.174.640.361,23 61 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12.438.805.662,80 146.167.511.376,35 0,00 158.606.317.039,15 62 BADAN PENDAPATAN DAERAH 10.120.486.642,24 0,00 146.594.699,29 9.973.891.942,95 63 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.823.557.053,60 0,00 45.214.808,00 5.778.342.245,60 64 INSPEKTORAT 1.652.200.644,90 10.128.715.579,00 0,00 11.780.916.223,90 65 KECAMATAN WADO 1.851.005.748,10 0,00 138.471.879,00 1.712.533.869,10 66 KECAMATAN JATINUNGGAL 1.828.453.580,49 0,00 333.414.162,00 1.495.039.418,49 67 KECAMATAN DARMARAJA 1.826.323.364,75 0,00 164.344.903,00 1.661.978.461,75 68 KECAMATAN CIBUGEL 962.915.084,59 0,00 77.955.283,00 884.959.801,59 69 KECAMATAN CISITU 2.811.423.503,29 265.588.548,91 0,00 3.077.012.052,20 70 KECAMATAN SITURAJA 2.278.632.182,31 0,00 108.160.397,00 2.170.471.785,31 71 KECAMATAN CONGGEANG 2.877.896.912,26 0,00 246.340.525,00 2.631.556.387,26 72 KECAMATAN PASEH 2.057.612.418,00 0,00 197.630.267,00 1.859.982.151,00

Isi peraturan

Teks1PDFHirarki

Memuat teks peraturan…