DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Penyertaan Modal, Sumber Dana, Hasil Usaha, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523));
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perusahan perseroan daerah (Perseroda) yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Perseroan yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal Perseroan.
7.Modal Disetor adalah bagian dari Modal Dasar yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perseroan baik berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham pada Perseroan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan dimaksudkan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

Pasal 4

(1)Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perseroan paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam rangka pendirian Perseroan, kewajiban Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(4)Pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk:
1. a.uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan/atau
2. b.barang milik daerah yang bernilai sebesar Rp34.501.937.740,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00 (dua milyar enam puluh juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
  2. 2.tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  3. 3.tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
  4. 4.gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah); dan
  5. 5.tanah dan bangunan eks Kandep Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp1.138.720.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, berdasarkan rencana bisnis Perseroan, hasil kajian penasihat investasi, dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan bersumber dari APBD.
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 7

(1)Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dari Perseroan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten disetorkan ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
(2)Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Sebelum terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bagian laba yang merupakan penerimaan daerah dialokasikan bagi penyertaan modal Perseroan pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD.
(4)Tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 8 Desember 2020 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 8 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd HERMAN SURYATMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (9/182/2020) Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG, DADANG RUSTANDI, S.H. NIP. 19800715 200501 1 015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA) I. UMUM Modal Dasar Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Dalam rangka pemenuhan Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda)), perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda). Peraturan daerah ini sebagai dasar penganggaran dalam APBD maupun pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham milik daerah pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…