DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBENTUKAN DESA; 3. LUAS DAN BATAS WILAYAH ; 4. TUJUAN PEMBENTUKAN DESA; 5. KEWENANGAN DESA; 6. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/1746/PUM tanggal 15 Mei 2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Pembentukan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undag-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DESA SAI KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
7.Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Peraturan Desa / Peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama Perbekel atau nama lainnya.
11.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pembentukan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukkan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1)Desa Sai mempunyai luas wilayah 278 Ha dengan batas- batas : Sebelah Utara : Desa Pupuan. Sebelah Timur : Desa Pujungan. Sebelah Selatan : Desa Padangan. Sebelah Barat : Desa Pajahan (Induk).
(2)Desa Sai terdiri dari :

1.Banjar Dinas Yeh Busbus.
2.Banjar Dinas Yeh Tua.
3.Banjar Dinas Gambuk.
4.Banjar Dinas Sai.

BAB IV

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Tujuan Penetapan pembentukan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan adalah untuk memperlancar dan mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a.urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
c.tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
d.urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 8

(1)Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
(2)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
(3)Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013