DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN RUANG LINGKUP; 3.WEWENANG PEMBERIAN IUJK; 4.PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK; 5.TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN; 6.JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK; 7.LEGALISASI IUJK; 8.HAK DAN KEWAJIBAN; 9.LAPORAN; 10.PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN; 11.SANKSI ADMINISTRATIF; 12.KETENTUAN PERALIHAN; 13.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan.
6.Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
7.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Tabanan.
9.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
11.Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Tabanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12.Sertifikasi adalah :

a.proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
1. 13.Sertifikat adalah :
a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha ; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
1. 14.Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi.
2. 15.Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
3. 16.Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang.
4. 17.Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
5. 18.Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
6. 19.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah suatu perusahaan jasa yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, serta badan usaha lainnya yang memberikan layanan usaha jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan usaha jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. 20.Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Tabanan yang dibentuk oleh Bupati Tabanan.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian IUJK, permohonan, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB III

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

(1)IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada BUJK yang berdomisili di Kabupaten Tabanan.
(2)Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 5

(1)Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan usaha jasa konsultansi perencanaan dan layanan usaha jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan usaha jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
(2)Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.

BAB IV

PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 6

(1)BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit kerja yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan izin.

Pasal 7

(1)Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.mengisi Formulir Permohonan;
2. b.menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
3. c.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. d.menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
5. e.menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
(2)Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.mengisi Formulir Permohonan;
2. b.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
3. c.menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. d.menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
5. e.menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
(3)Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mengisi Formulir Permohonan;
2. b.menyerahkan rekaman:
  1. 1.Akte Perubahan nama direksi/pengurus untukperubahan data nama dan direksi/pengurus;
  2. 2.Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  3. 3.Akte perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. 4.Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
(4)Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.mengisi Formulir Permohonan;
2. b.menyerahkan IUJK yang asli; dan
3. c.menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 8

(1)Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
(2)IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(3)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
(4)IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media Internet.
(5)Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
(6)Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
(7)Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
(8)Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 9

(1)Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran I :
1. a.untuk permohonan izin baru ;
2. b.untuk permohonan perpanjangan izin;
3. c.untuk permohonan perubahan data ; dan
4. d.untuk permohonan penutupan izin.
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran II untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi, perencana/pengawas konstruksi.
(3)Pemberian nomor IUJK tercantum dalam lampiran III.
(4)Format Sertifikat IUJK tercantum dalam lampiran IV .

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 10

(1)Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian/Sertifikat Ketrampilan dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
(2)Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat
(1)diberikan Kartu Tanda Daftar.
(3)Format Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…