DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM; 2.PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL; 3.PERIJINAN; 4.PENGEDARAN DAN PENJUALAN; 5.LARANGAN; 6.PENGAWASAN; 7.SANKSI ADMINISTRATIF; 8.KETENTUAN PENYIDIKAN; 9.KETENTUAN PIDANA; 10.KETENTUAN PERALIHAN; 11.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penjualan minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya, sehingga penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. 4.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. 5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9.Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12.Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
6.Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SITU-MB adalah Surat Ijin untuk dapat memanfaatkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi perusahaan untuk tempat penjualan minuman beralkohol.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.Perdagangan Minuman Beralkohol adalah mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
9.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
10.Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
11.Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
12.Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.
13.Bar adalah tempat atau konter yang menyajikan minuman beralkohol seperti bir, anggur, likeur dan koktail untuk diminum ditempat.
14.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Berlakohol.
16.Penjual adalah orang yang menyedikan barang dagangannya kepada pembeli.
17.Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Tabanan yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20.Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemuka tersangkanya.

BAB II

PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a.Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima per seratus);
b.Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
c.Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan :

a.ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu atau sejenisnya ;
b.minuman beralkohol yang dapat dijual/diperdagangkan adalah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan.

Pasal 4

(1)Bupati menerbitkan SITU-MB bagi :
1. a.penjual langsung minuman beralkohol golongan A dan/atau golongan B dan/atau golongan C;
2. b.pengecer minuman beralkohol golongan golongan A dan/atau B dan/atau golongan C ditempat lainnya selain TBB ; dan
3. c.penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.
(2)Bupati menerbitkan SIUP – MB bagi :
1. a.penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
2. b.pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C ditempat lainnya selain TBB; dan
3. c.penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SITU- Mikol dan SIUP – MB kepada Kepala BPMPD.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP – MB.

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SITU-MB dan SIUP – MB.
(2)SITU-MB dan SIUP - MB diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan berlaku di wilayah daerah.
(3)SITU-MB dan SIUP - MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(4)Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SITU-MB dan SIUP – MB.

Pasal 7

(1)Permohonan SITU-MB dan SIUP – MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan SITU- MB dan SIUP – MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 8

(1)Minuman beralkohol produksi import yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas, berpita cukai, dan berlabel.
(2)Minuman beralkohol produksi dalam negeri yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel.

Pasal 9

(1)Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
1. a.TBB ; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…