DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM ; 2.KRITERIA GANGGUAN; 3.PERSYARATAN IZIN; 4.KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN; 5.PENYELENGGARAAN PERIZINAN; 6.PERAN MASYARAKAT; 7.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8.SANKSI ADMINISTRATIF; 9.KETENTUAN PENYIDIKAN; 10.KETENTUAN PIDANA; 11.KETENTUAN PERALIHAN; 12.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 460);
3.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Inspektorat adalah Lembaga Pengawas Daerah Kabupaten Tabanan.
6.Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
7.Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
8.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10.Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan Izin Gangguan.
11.Pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan dan/atau memperluas tempat usaha.
12.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Tabanan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
15.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
16.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
17.Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
18.Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana usaha.
19.Sarana Penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
20.Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan.
21.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
22.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari: a. b. c. lingkungan; sosial kemasyarakatan; dan ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/ atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha;

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, menambah dan/atau memperluas tempat/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan wajib memiliki Izin.
(2)Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin;
3. c.usaha mikro yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Persyaratan Izin meliputi :
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.melampirkan foto copy KTP pemohon;
3. c.melampirkan akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
4. d.melampirkan foto copy status kepemilikan tanah dan/atau dokumen lain yang sah;
5. e.melampirkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL dan AMDAL; dan
6. f.melampirkan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan AMDAL.
(2)Formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
9. i.pernyataan pemohon Izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap penerimaan retribusi perizinan yang dibayar oleh pemohon Izin wajib disertai bukti pembayaran.
(2)Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

(1)Pemberian Izin merupakan kewenangan Bupati.
(2)
(3)Bupati melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan kepada BPMPD. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 8

Pemberi Izin berkewajiban : a. b. c. d. e. f. g. h. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka; memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif; membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan; melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan; memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Pemohon Izin wajib:

a.melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya ;
b.memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
c.menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d.membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
e.melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…