DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM ; 2.WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN ; 3.PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ; 4.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ; 5.PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL ; 6.PERLINDUNGAN MASYARAKAT ; 7.KERJASAMA DAN KOORDINASI ; 8.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ; 9.PELAPORAN ; 10.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
8.Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja dan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja serta ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
10.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
11.Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.
13.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tabanan.
14.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
15.Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
16.Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
17.Tindakan Penertiban Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di luar pengadilan.
18.Tindakan Administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satpol PP dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Daerah. Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, meliputi :

a.terlaksananya penegakan terhadap Perda dan Perbup secara efektif dan efisien sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
c.terlaksananya perlindungan masyarakat di Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Satpol PP dibentuk untuk membantu Bupati dalam penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
(2)Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati meliputi :
1. a.pengamanan dan pengawalan pejabat negara serta membantu pengamanan dan pengawalan tamu negara dan Very Very Important Person (VVIP);
2. b.pengamanan dan penertiban aset Daerah;
3. c.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
5. e.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi :

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur lainnya; dan
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP harus berlandaskan pada hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

a.profesionalisme;
b.menjunjung tinggi norma-norma hukum, agama, moralitas dan adat istiadat;
c.menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu;
d.mengayomi dan melayani masyarakat;
e.mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
f.mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
g.meningkatkan semangat kerja; dan
h.menghindari penggunaan kekerasan.

BAB II

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Polisi Pamong Praja berwenang untuk :

a.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perbup;
b.menindak masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perbup.

Pasal 9

Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Polisi Pamong Praja wajib:

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.menerapkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
c.menaati disiplin PNS dan kode etik Polisi Pamong Praja;
d.membantu menyelesaikan perselisihan kepada masyarakat ;
e.melaporkan kejadian dalam hal ditemukan atau patut diduga terjadi tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
f.menyerahkan bukti-bukti dan/atau melaporkan kepada PPNS dalam hal ditemukan atau patut diduga terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perbup.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…