DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM ; 2.PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PENYIDIK ; 3.KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG ; 4.TATA KERJA ; 5.PEMBINAAN ; 6.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.
6.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Tabanan.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
11.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PENYIDIK

Pasal 2

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi Pejabat PPNS adalah :

a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda /Golongan III/a;
c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 2 tahun berturut- turut dengan rata-rata baik; dan
g.telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
h.harus mendapat pertimbangan dari kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
1. a.diberhentikan sebagai PNS;
2. b.tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum ; atau
3. c.atas permintaan sendiri secara tertulis.
(2)Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati atas usulan pimpinan SKPD yang membawahi Pejabat PPNS, kepada menteri disertai dengan alasannya.
(3)Menteri mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.

Pasal 4

(1)Apabila terjadi mutasi Pejabat PPNS, pimpinan SKPD menyampaikan surat mutasi tersebut kepada menteri untuk diterbitkan keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS.
(2)Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
1. a.foto copy keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS ;
2. b.foto copy keputusan tentang kenaikan pangkat PNS; dan
3. c.foto copy keputusan mutasi wilayah kerja.
(3)Menteri menetapkan keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat dan berkas mutasi diterima.

Pasal 5

(1)Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) diusulkan oleh Bupati atas usul unit organisasi yang bersangkutan.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada gubernur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Unit Organisasinya.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan tugasnya Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
(2)Pejabat PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Dalam hal Pejabat PPNS melakukan penangkapan dan penahanan dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI.

Pasal 8

(1)Tugas kewajiban Pejabat PPNS adalah :
1. a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan instansi teknis mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Perda; dan
2. b.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. 1.pemeriksaan tersangka;
  2. 2.pemasukan rumah;
  3. 3.penyitaan barang;
  4. 4.pemeriksaan saksi; dan
  5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
(2)Ruang lingkup tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perbub.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pejabat PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…