DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. LARANGAN DAN KEWAJIBAN; 3. LOKASI / AREAL KAWASAN JALUR HIJAU; 4. KETENTUAN PENYIDIKAN; 5. KETENTUAN PIDANA; 6. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan khususnya perkembangan di bidang kepariwisataan, sehingga perlu diwujudkan penataan ruang yang dinamis agar tetap terpelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungannya ;
b.bahwa kelestarian alam serta keindahan pemandangan sepanjang jalan dan obyek-obyek Pariwisata merupakan salah satu faktor yang merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Propinsi Bali dan ke Kabupaten Tabanan khususnya sehingga perlu untuk

Menetapkan

menetapkan beberapa lokasi sebagai kawasan jalur hijau;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Jalur Hijau ;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. 2.Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. 3.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. 4.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. 5.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188 );
6. 6.Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 9.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. 11.Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 15);
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN JALUR HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Kawasan Jalur Hijau adalah suatu kawasan / hamparan tanah yang luas yang berfungsi untuk pelestarian pertanian, perkebunan dan penyelamatan daerah resapan air serta penunjang keindahan alam.
6.Kedalaman adalah Batas dari As Jalan sampai pada jarak yang ditentukan.
7.Kilo Meter (KM) adalah Kilo Meter sesuai dengan angka pada tanda batas kilo meter dengan titik 0 Km dari Denpasar untuk Jalan Propinsi/Nasional dan dari Kota Kabupaten untuk jalan Kabupaten.
8.Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terikat langsung diatas atau dibawah permukaan tanah, beratap atau bertiang, yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, bekerja, memelihara binatang atau menyimpan benda.

BAB II

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Dilarang mendirikan bangunan – bangunan baik yang permanen maupun tidak permanen yang tidak sesuai dengan fungsi – fungsi dan peruntukan tanah bersangkutan pada wilayah kawasan jalur hijau, kecuali mendapat ijin Bupati atas rekomendasi DPRD.
(2)Ijin Bupati atas rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada Kawasan Warisan Budaya Dunia Jati Luwih.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan ijin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Bagi bangunan - bangunan yang terlanjur ada dalam wilayah kawasan jalur hijau, maka kepada pemilik bangunan tersebut dilarang melakukan perluasan bangunan dan wajib menanami pekarangannya dengan tanam–tanaman peneduh / penghijauan.

BAB III

LOKASI / AREAL KAWASAN JALUR HIJAU

Pasal 3

Kawasan Jalur Hijau terletak di :

a.Jurusan Denpasar – Singaraja :
1. 1.Jalur Hijau merupakan hamparan persawahan / perkebunan dengan panorama alam yang indah di kiri jalan sebelah Selatan Desa Luwus, Kecamatan Baturiti pada KM. 30.950 – KM. 31.500 dengan kedalaman 300 Meter ;
2. 2.Jalur Hijau merupakan hamparan perkebunan dengan Panorama hijau sebagai tanaman penahan erosi terletak diantara Desa Mekarsari – Pacung Baturiti pada KM. 38.000 – KM. 39.000 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 100 Meter ;
3. 3.Jalur hijau merupakan hamparan perkebunan dan lahan kritis sebelah Utara Pacung sampai Restoran Pacung di sebelah kanan jalan pada KM. 40.000 - KM. 40.200, dengan kedalaman 100 Meter ;
4. 4.Jalur Hijau merupakan hamparan persawahan/ perkebunan dengan panorama alam yang indah di wilayah Desa Batunya, Kecamatan Baturiti pada KM. 45.200 – KM. 45.550 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 100 Meter dan KM. 45.865 – KM. 46.077 di kanan jalan dengan kedalaman 25 Meter ; dan
5. 5.Jalur Hijau merupakan hamparan persawahan/ perkebunan dengan panorama alam yang indah di Wilayah Desa Batunya, Kecamatan Baturiti pada KM. 45.550 – KM. 46.170 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 100 Meter.
b.Jurusan Senganan - Jati Luwih :
1. 1.Jalur Hijau dengan panorama alam persawahan pada KM. 23.750 – KM. 24.900 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 1.000 Meter terletak diantara Banjar Soka dengan Gunung Sari Desa Jatiluwih;
2. 2.Jalur Hijau dengan panorama alam persawahan pada KM. 24.100 – KM. 24.750 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 1.000 Meter terletak diantara Banjar Soka dengan Gunung Sari Desa Jatiluwih;
3. 3.Jalur Hijau dengan panorama alam persawahan pada KM. 25.500 – KM. 26.700 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 1.000 Meter terletak diantara Banjar Gunung Sari dengan Banjar Dinas Jati Luwih, Desa Jati Luwih; dan
4. 4.Jalur Hijau dengan panorama alam persawahan pada KM. 25.500 – KM. 26.300 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 1.000 meter terletak diantara Banjar Gunung Sari dengan Banjar Dinas Jati Luwih, Desa Jati Luwih.
c.Jurusan Penebel – Senganan : Jalur Hijau dengan panorama alam persawahan pada KM. 14.900 – KM. 15.850 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 200 Meter terletak diantara Penebel dengan Babahan.
d.Jurusan Mengwi – Kediri - Tanah Lot : Jalur Hijau dengan panorama alam persawahan pada KM 23.525 - KM 24.650 disebelah kiri jalan dengan kedalaman 600 Meter dan KM 24.000 – KM. 24.500 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 300 M terletak diantara Desa Pandak Gede dengan Desa Beraban.
e.Jurusan Denpasar – Pengeragoan :
1. 1.Jalur Hijau merupakan tebing dengan kemiringan lebih dari 60 derajat pada KM. 23.975 – KM. 24.400 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 25 Meter terletak diantara Lingkungan Samsam dengan Penyalin , Kecamatan Kerambitan ;
2. 2.Jalur Hijau merupakan panorama persawahan dan gunung pada KM 40.700 – KM. 43.300 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 600 Meter terletak antara Desa Antosari dengan Pantai Soka ;
3. 3.Jalur Hijau merupakan panorama persawahan dan gunung pada KM.43.600 - KM 45.400 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 600 Meter dan pada KM 44.200 – KM 44.500 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 600 Meter terletak antara Desa Antosari dengan Pantai Soka;dan
4. 4.Jalur Hijau merupakan areal hamparan persawahan dengan panorama alam yang indah disebelah kanan dan kiri jalan terletak antara Banjar Dinas Serampingan Desa Megati dengan Batan Buah Desa Tanggun Titi, yang meliputi : Subak Aseman III dengan luas 140 Ha, Subak Aseman IV dengan luas 115 Ha, Subak Aseman V A dengan luas 40 Ha, Subak Aseman V B dengan luas 85 Ha, Subak Lanyah Dauh jalan dengan luas 247 Ha.
f.Jurusan Antosari – Pupuan :
1. 1.Jalur Hijau dengan panorama persawahan pada KM. 41.000 – KM. 42.000 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 600 Meter terletak di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat;
2. 2.Jalur hijau dengan panorama persawahan pada KM.43.500 – KM. 44.000 disebelah kanan jalan dengan kedalaman 300 meter dan KM. 43.600 – KM. 44.100 disebelah kiri jalan dengan kedalaman 300 Meter terletak di sebelah Utara Kantor Desa Tiying Gading Kecamatan Selemadeg ;
3. 3.Jalur Hijau merupakan persawahan luas dan produktif dengan panorama yang indah terletak pada KM. 48.900 – KM. 50.600 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 100 Meter terletak di Banjar Dinas Duren Taluh Desa Belimbing Kecamatan Pupuan ;
4. 4.Jalur Hijau berupa hutan di sebelah kanan pada KM. 55.000 – KM. 55.400 dengan kedalaman seluruh hutan Makori yang terletak disekitar Pura Makori, Desa Belimbing Kecamatan Pupuan dan disebelah kiri merupakan tegalan pada KM. 55.200 – KM. 55.400 dengan kedalaman 50 Meter ; dan
5. 5.Jalur Hijau merupakan areal persawahan dan jurang yang dalam pada KM. 58.700 – KM. 59.900 di sebelah kanan jalan dan KM 58.500 – KM 60.000 di sebelah kiri jalan dengan kedalaman 50 Meter terletek di Desa Batungsel Kecamatan Pupuan.
g.Jurusan Pesiapan – Tabanan – Yeh Gangga Jalur hijau merupakan hamparan persawahan pada KM. 7.800 – KM. 8.700 di sebelah kanan jalan dengan kedalaman 200 Meter terletak diantara Banjar Dinas Sudimara Kelod dengan Banjar Dinas Yeh Gangga Desa Sudimara Kecamatan Tabanan.
h.Jalur Hijau Jurusan Penyalin – Kerambitan Jalur hijau merupakan lahan pertanian yang merupakan sawah yang membentang terletak antara Banjar Dinas Pangkung Karung – Banjar Dinas Serongga sebelah kiri jalan dengan kedalaman sampai jalan ke kuburan dan sebelah kanan jalan dengan kedalaman sampai Sungai Yeh Nusa pada KM 4.850 – KM. 5.100.
i.Jalur Hijau Kawasan Warisan Budaya Dunia Jalur hijau merupakan hamparan lahan pertanian pada Kawasan Warisan Budaya Dunia Jati Luwih meliputi Subak Jatiluwih dengan luas 303 Ha, Subak Kedampal dengan luas 124 Ha, Subak Kloncing dengan luas 198 Ha, Subak Penatahan dengan luas 210 Ha, Subak Pesagi dengan luas 247 Ha, Subak Piak dengan luas 138 Ha, Subak Piling dengan luas 150 Ha, Subak Puakan dengan luas 142 Ha, Subak Rejasa dengan luas 214 Ha, Subak Tegallinggah dengan luas 99 Ha, Subak Tengkudak dengan luas 219 Ha, Subak Wongaya Betan dengan luas 71 Ha, Subak Sangketan dengan luas 203 Ha, Subak Bedugul dengan luas 119 Ha dan Pura Batukau termasuk Caturangga Batukau serta kawasan hutan lindung

Pasal 4

(1)Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah ini.
(2)Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan kepada Instansi yang mempunyai tugas penegakan hukum untuk melakukan pengecekan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah ini apabila diduga dan/atau diketahui akan terjadi pelanggaran.
(3)Apabila telah terjadi pelanggaran maka bangunan tersebut harus dibongkar oleh si pemilik tanpa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi .

Pasal 5

(1)Setiap Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf i Peraturan Daerah ini diberikan kompensasi pengurangan dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Kompenasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kawasan Jalur Hijau yang mendapatkan rekomendasi membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan bangunan-bangunan yang terlanjur ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.melakukan penyidikan benda atau surat;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. f.mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. g.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;dan
8. h.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1)Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 8

Dalam hal pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Hukum atau Perserikatan maka yang berkewajiban memenuhi atau bertanggungjawab atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Pengurus / Pimpinan / Kuasa atau mereka yang diberi perintah atau bertindak atas nama Badan Hukum tersebut .

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2014 BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diundangkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN JALUR HIJAU I. UMUM Bahwa pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan memerlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini menimbulkan dampak dimana di satu sisi adanya kebutuhan yang meningkat akan lahan untuk ruang pembangunan dan di sisi lain sangat diperlukan adanya kawasan hijau yang memadai untuk kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Bahwa Kabupaten Tabanan disamping merupakan daerah pertanian juga sebagai daerah pariwisata sehingga untuk menunjang pembangunan di bidang kepariwisataan perlu ditetapkan beberapa wilayah sebagai daerah Kawasan Jalur Hijau. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…