DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 ), diubah sebagai berikut :

1.Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.596.351.143.715,92
2.Belanja Daerah Rp. 1.702.400.517.503,66 Surplus / (Defisit) Rp. (106.049.373.787,74)
3.Pembiayaan :

a.Penerimaan Rp. 121.329.373.787,74
b.Pengeluaran Rp. 15.280.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 106.049.373.787,74 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
1. 2.Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 264.003.330.625,01
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 823.250.637.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 509.097.176.090,91
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 92.974.480.250,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 42.048.671.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 7.322.114.267,68
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 121.658.065.107,33
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah Rp. 24.848.295.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 722.004.642.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 76.397.700.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 92.124.460.499,00
2. b.Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp. 168.574.036.591,91
4. d.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 247.995.679.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 403.000.000,00
  1. 3.Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari_:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.140.783.828.213,66
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 561.616.689.290,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 916.998.347.920,08
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 100.000.000,00
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 45.691.813.150,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.300.000.000,00
6. f.Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp. 12.570.826.125,00
7. g.Belanja bantuan keuangan provinsi / kabupaten / kota, pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp. 161.606.753.000,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 516.088.018,58
  1. 4.Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 121.329.373.787,74
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 15.280.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 121.329.373.787,74
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 33.704.203.942,62
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 408.221.271.582,38
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 119.691.213.765,00
4. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
5. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
6. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
7. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 14.200.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 80.000.000,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Rp. 1.000.000.000,00
  1. 5.Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah ;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal PENJABAT BUPATI TABANAN, I WAYAN SUGIADA Diundangkan di Tabanan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 8 NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,PROVINSI BALI NOMOR : (8/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Penjabat Bupati Tabanan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kejelasan terhadap target – target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.596.351.143.715,92
2.Belanja Daerah Rp. 1.702.400.517.503,66 Surplus / (Defisit) Rp. (106.049.373.787,74)
3.Pembiayaan :

a.Penerimaan Rp. 121.329.373.787,74
b.Pengeluaran Rp. 15.280.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 106.049.373.787,74 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
1. 2.Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 264.003.330.625,01
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 823.250.637.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 509.097.176.090,91
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 92.974.480.250,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 42.048.671.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 7.322.114.267,68
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 121.658.065.107,33
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah Rp. 24.848.295.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 722.004.642.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 76.397.700.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 92.124.460.499,00
2. b.Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp. 168.574.036.591,91
4. d.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 247.995.679.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 403.000.000,00
  1. 3.Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari_:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.140.783.828.213,66
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 561.616.689.290,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 916.998.347.920,08
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 100.000.000,00
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 45.691.813.150,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.300.000.000,00
6. f.Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp. 12.570.826.125,00
7. g.Belanja bantuan keuangan provinsi / kabupaten / kota, pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp. 161.606.753.000,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 516.088.018,58
  1. 4.Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 121.329.373.787,74
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 15.280.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 121.329.373.787,74
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 33.704.203.942,62
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 408.221.271.582,38
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 119.691.213.765,00
4. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
5. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
6. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
7. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 14.200.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 80.000.000,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Rp. 1.000.000.000,00
  1. 5.Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah ;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal PENJABAT BUPATI TABANAN, I WAYAN SUGIADA Diundangkan di Tabanan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 8 NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,PROVINSI BALI NOMOR : (8/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Penjabat Bupati Tabanan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kejelasan terhadap target – target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR