DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM,PENYELENGGARAAN,PENYERAHAN,PENGELOLAAN ,PERAN SERTA MASYARAKAT,PEMBIAYAAN,SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN,Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lingkungan perumahan yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedomanan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
7.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
14.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
18.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
19.Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
20.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
21.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
22.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
23.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
24.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
25.Rencana Tapak adalah hasil proses perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisi pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang direncanakan.
26.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Mayarakat dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
2. b.memberikan kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan Masyarakat;
3. c.memberikan kepastian keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan fungsi peruntukannya;
4. d.memberikan kepastian keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; dan
5. e.menyediakan Kawasan Permukiman yang aman, nyaman, layak, dan berkelanjutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan pada asas:
1. a.keterbukaan;
2. b.akuntabilitas;
3. c.kepastian hukum;
4. d.keberpihakan;
5. e.keberlanjutan;
6. f.kemitraan; dan
7. g.keterpaduan.
(2)Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pembangunan;
3. c.pemanfaatan; dan
4. d.pengendalian.

Pasal 4

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berupa rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman.
(2)Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.mewujudkan lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. b.mewujudkan kawasan tertib ruang sesuai rencana tata ruang; dan
3. c.mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh.

Pasal 5

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi standar yang meliputi:
1. a.ketentuan umum; dan
2. b.standar teknis.
(2)Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi:
1. a.kebutuhan daya tampung Perumahan;
2. b.kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
3. c.mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
4. d.terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
(3)Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.standar Prasarana;
2. b.standar Sarana; dan
3. c.standar Utilitas umum.
(4)Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.jaringan jalan;
2. b.saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. e.tempat pembuangan sampah.
(5)Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.ruang terbuka hijau; dan
2. b.Sarana umum.
(6)Standar Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik dan jaringan air.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan standar teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Pengembang wajib melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.
(2)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman harus memenuhi persyaratan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum.

Pasal 8

Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf c dilakukan:
1. a.berdasarkan jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Pasal 9

(1)Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dimulai dari tahap:
1. a.perencanaan;
2. b.pembangunan;
3. c.pemanfaatan; dan
4. d.serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
1. a.perizinan;
2. b.penertiban; dan/atau
3. c.penataan.
(3)Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENYERAHAN

Pasal 10

(1)Pengembang dan/atau Setiap Orang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan:
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…