DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
b.Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);dan
c.Nomor 10 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Penentuan dan perhitungan besaran/tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan atas hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah melalui sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri.
(3)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(4)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
(5)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
(6)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. b.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. c.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; d.Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. e.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. f.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. g.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. h.Dinas Lingkungan Hidup, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. i.Dinas Kebudayaan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
9. j.Dinas Pariwisata, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10. k.Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
11. l.Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
12. m.Dinas Kesehatan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
13. n.Dinas Pertanian, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
14. o.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. p.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. q.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. r.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
18. s.Dinas Perhubungan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
19. t.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
(7)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. b.Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.Badan Keuangan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(8)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
1. a.Kecamatan Kediri, dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Tabanan, dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Marga, dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Baturiti, dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Penebel, dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Kerambitan, dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Selemadeg Timur, dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Selemadeg, dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Selemadeg Barat, dengan Tipe A; dan
10. j.Kecamatan Pupuan, dengan Tipe A. Pasal II
  1. 1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
11. a.tugas, fungsi, dan kewenangan menangani bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
12. b.pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen serta pengalihan objek lain yang terkait dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dialihkan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
13. c.Pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan menangani bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
14. d.Pejabat yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 18 Juli 2024 BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Tabanan pada tanggal 18 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I GEDE SUSILA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI: (1,29/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hakekatnya merupakan unit organisasi yang melaksanakan program dan kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Visi dan misi Pemerintah Daerah ini memiliki cakupan yang sangat luas sehingga akan sulit tercapai jika tidak dilakukan penerjemahan kedalam program-program dan kegiatan yang lebih rinci dan dapat dioperasionalkan. Untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan daerah secara efektif dan efisien, diperlukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing urusan. Lingkup kerja OPD tercermin dalam tugas dan fungsi yang merupakan representasi dari urusan yang didesentralisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diterjemahkan secara lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Meskipun proses pembentukannya sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, tetapi dalam implementasinya struktur kelembagaan yang terbentuk belum seluruhnya bisa berjaan efektif dalam menterjemahkan dan melaksanakan arah kebijakan serta program pembangunan yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi daerah.Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan agar lembaga yang terbentuk dapat bekerja lebih efektif, efisien, adaftif dan hasil kinerjanya bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satu OPD yang berdasarkan hasil evaluasi dipandang perlu dimekarkan adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) yang kompleksitas program dan kegiatannya sangat banyak dalam menangani urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga beban kerjanya juga sangat tinggi. Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan memiliki beban kerja dan kompleksitas relatif rendah dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya, dan berada satu rumpun sehingga di pandang tepat digabungkan menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dengan adanya kebutuhan untuk melaksanakan penataan kelembagaan sebagaimana diuraikan di atas maka, perlu dilakukan perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 yang selanjutnya diikuti dengan perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 1

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…