DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14 ), yaitu 1. mengubah ketentuan Pasal 1 2. mengubah ketentuan Pasal 2 3. mengubah ketentuan Pasal 3 4. mengubah ketentuan Pasal 4 5. mengubah ketentuan Pasal 5 6. mengubah ketentuan Pasal 6

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14 ) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

(1)Pendapatan Daerah Rp. 1.859.707.773.266,85
(2)Belanja Daerah Rp. 1.874.316.532.764,25 Surplus / (Defisit) Rp. (14.608.759.497,40)
(3)Pembiayaan :
1. a.Penerimaan Rp. 74.608.759.497,40
2. b.Pengeluaran Rp. 60.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 14.608.759.497,40 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
  1. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 370.463.460.648,44
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.049.433.710.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 439.810.602.618,41
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 119.307.269.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 21.664.958.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 10.282.963.508,75
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 219.208.270.139.69
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah Rp. 22.834.986.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 763.334.805.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 263.263.919.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 42.595.800.000,00
2. b.Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 139.844.322.418,41
4. d.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 200.170.538.800,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah 57.199.942.200,00 daerah lainnya sejumlah Rp.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.195.870.014.644,34
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 678.446.518.119,91
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 820.039.566.200,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 585.000.000,00
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 99.137.880.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.700.000.000,00
6. f.Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp. 14.097.222.700,00
7. g.Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota, pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp. 219.224.736.900,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 39.085.608.844,34
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 78.520.845.210,95
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 413.872.951.886,17
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 186.052.721.022,79
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 74.608.759.497.40
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 60.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 18.148.759.497,40
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 56.000.000.000,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 460.000.000,00
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 56.000.000.000,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Rp. 0,00
  1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Untuk Kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dengan memanfaatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga.
(2)Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka pengeluaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan uang kas yang tersedia dan melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
(3)Kriteria keadaan darurat dan mendesak antara lain:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. c.kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
4. d.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
5. e.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
6. f.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. g.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(4)Pendanaan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA – PD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 4 September 2020 BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diundangkan di Tabanan pada tanggal 4 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I GEDE SUSILA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (2,39/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tabanan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kejelasan terhadap target – target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…