DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentan pasal 1 angka 12 s.d. angka 15 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17; 2. Ketentan ayat (1) pasal 6 diubah, dan ayat (2) dihapus; 3. Ketentuan pasal 8 diubah; 4. Ketentuan lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Menirnbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; BUPATI TABANAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2 TAHUN 2021 ~BUPATITABANAN PROVINS! BALI . .,. --

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Bupati adalah Bupati Tabanan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan .
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan / a tau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 15 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Dae rah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembara.n Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacra h Kabupaten Tabanan Nomor 6), diubah sehingga berbunyi scbagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR. MEMUTUSKAN: BUPATI TABANAN dan · "'- Dengan Persetujuan Bersama ~ DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTABANAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor v, 5679); Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan je nis Kendaraan Bermotor dan jenis pelayanan sebagaimana tercantum

Pasal 8

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan je nis(l)Tingkat penggunaan jasa dihitung Kendaraan Bermotor dan jenis layanan.

(2)Dihapus.

Pasal 6

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana ,,,pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 'ir' bentuk usaha tetap.
7.Wajib, -~etrih~i adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasu k pemungut a tau pemotong retribusi tertentu.
8.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor dan/ a tau perlengkapannya.
9.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan syarat teknis dan laik jalan.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
11.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12.Dihapus
13.Dihapus
14.Dihapus
15.Dihapus
16.Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
17.Bukti Lulus Uji Elektronik selanjutnya disingkat BLUE adalah kartu tanda lulus uji Kendaraan Bermotor yang selalu dibawa di kendaraan wajib uji. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
4.K~tentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. er dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ,. ........ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2 Pasal II Cukup jelas. Pasal I Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM. Bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan terhadap jenis retribusi, penyesuaian tarif dan perkembangan hukum saat ini mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tah un 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalarni perubahan. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TENT ANG N<fMOR 2 TAHUN 2021 PERATURAN r1AERAH KABUPATEN TABANAN -, ATAS PENJELASAN () 0 00 0 -·· No J enis Kendaraan Kapal Motor Kurang dari Pengujian Pengujian 7 GT (GT< 7) Berkala Berkala Awal 1 Pas Kecil 45.000 40.00 2 No Lambunz 20.000 75.00 3 Penzzantian Pas Kecil Hilang - 150.0 ··- 4 Penazantian Pas Kecil Rusak - 50.00 --·--- No J enis Pelayanan Pengujian Pengujian Berkala Berka la Awal 1 Paket Blue ( Bukti Lulus Uii Elektronik ) . ... _ 1 95.000 95.000 2 Mutasi Masuk - 75.000 3 Mutasi Keluar - 75.000 4 Penggantian Blue ( Bukti Lulus Uji - 250.000 Ekektronik ) Hilanz 5 Penggantian Blue ( Bukti Lulus Uji - 150.000 Elektronik ) Rusak -·-·. ···- No J enis Kendaraan Pengujian Pengujian Berkala Berkala Awai ·- - 1 Mobil Penumpanz 45.000 40.000 -·-· 2 Mobil Bus 45.000 40.000 ··-· 3 Mobil Barang 45.000 40.000 4 Kereta Tempelan 45.000 40.000 -····· 5 Kereta Gandengan 45.000 40.000 ---· 6 Kendaraan Khusus 45.000 40.000 7 Kendaraan Roda Tiga 45.000 40.000 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ...... ~.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…