DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara Penghapusan Piutang, Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek, Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG, MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK, TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN, PENGELOLAAN INVESTASI, PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, DAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan selanjutnya disebut RSUD Tabanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Tabanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9.Direktur adalah Direktur RSUD Tabanan.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11.Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban RSUD Tabanan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan.
12.Asas Going Concern adalah suatu asas yang menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa RSUD Tabanan sebagai unit/entity yang berjalan terus tidak akan berhenti.
13.Kebijakan Akuntansi adalah pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang meliputi transaksi keuangan baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.
14.Pinjaman Jangka Pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD Tabanan.
15.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Tabanan secara keseluruhan yang dikelola dalam 1 (satu) tahun.
16.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD Tabanan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD Tabanan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18.Surplus Anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD Tabanan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19.Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.
20.Defisit Anggaran adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD Tabanan dalam1 (satu) tahun anggaran.
21.Dewan Pengawas RSUD Tabanan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Tabanan.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
25.Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah suatu tahapan dalam pengurusan piutang negara, sebelum dilakukannya penghapusan.
26.Penanggung Utang Kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA;
b.pelaksanaan anggaran;
c.tata cara penghapusan piutang;
d.mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
e.tata cara kerja sama;
f.pengelolaan Investasi;
g.pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran;
h.pengembangan dan penerapan kebijakan akutansi; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 3

(1)Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja disusun sesuai dengan penyelenggaraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan RSUD Tabanan.
(2)Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dan disusun dalam rencana kerja, RBA dan DPA RSUD Tabanan.
(3)Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memuat seluruh kegiatan dan perencanaan strategis bisnis, kinerja, target, proyeksi dan realisasi RSUD Tabanan yang dikelola dan menjadi kewenangannya yang diusulkan oleh Direktur.
(4)Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memuat pendapatan dan belanja RSUD Tabanan dalam APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bagian dari RBA.
(5)Penyusunan RBA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada program kerja, tata kelola, perencanaan strategis bisnis dan standar pelayanan minimal RSUD Tabanan.
(6)RSUD Tabanan menyusun rencana strategis dan rencana anggaran dengan mengacu kepada rencana strategis Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(7)RKA RSUD Tabanan disusun berbasis kinerja dengan perhitungan akuntansi biaya per-satuan menurut jenis layanannya.
(8)RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
(9)Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlaku Asas Going Concern.

Pasal 4

(1)Mekanisme pengajuan anggaran RSUD Tabanan mengikuti mekanisme penyusunan APBD.
(2)RBA RSUD Tabanan memuat seluruh perencanaan, target dan prognosis/ proyeksi pendapatan dan belanja sesuai dengan potensi yang dimiliki serta ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.
(3)RBA RSUD Tabanan memuat Laporan Keuangan, catatan atas Laporan Keuangan, realisasi anggaran dan penilaian kinerja rasio keuangan tahun sebelumnya, dan rencana serta target tahun berikutnya.
(4)Penyusunan RBA RSUD Tabanan berpedoman kepada rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimal, dan tata kelola RSUD Tabanan yang diajukan oleh Direktur.
(5)Setelah APBD ditetapkan Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
(6)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA.

Pasal 5

(1)Penetapan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Tabanan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. a.pendapatan RSUD Tabanan; dan
2. b.belanja RSUD Tabanan.
(2)Pendapatan RSUD Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli Daerah dan lain- lain pendapatan asli Daerah yang sah pada rekening pendapatan RSUD Tabanan.
(3)Struktur dan sistematika DPA RSUD Tabanan mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD.
(4)Belanja RSUD Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas RSUD Tabanan dan APBD yang merupakan kewajiban.

Pasal 6

(1)Pagu anggaran RSUD Tabanan dalam RKA dirinci dalam satu program, kegiatan, output serta dalam jenis belanja, dan rincian objek belanja.
(2)Pagu anggaran RSUD Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam RBA.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 7

(1)RSUD Tabanan melaksanaakan rencana strategis bisnis dan rencana anggaran disusun berbasis kinerja dengan perhitungan akuntansi biaya per satuan menurut jenis layananannya.
(2)Pembinaan teknis RSUD Tabanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
(3)Pembinaan keuangan RSUD Tabanan dilakukan oleh PPKD.

Pasal 8

(1)Pengawasan operasional RSUD Tabanan dilakukan oleh satuan pengawas internal RSUD Tabanan.
(2)Guna keperluan akuntabilitas maka Laporan Keuangan RSUD Tabanan dapat diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pemeriksa eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik.
(4)Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibebankan pada anggaran RSUD Tabanan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pendapatan RSUD Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bersumber dan terdiri dari:

a.jasa layanan;
b.Hibah;
c.hasil kerja sama;
d.APBD;
e.APBN; dan
f.lain-lain pendapatan RSUD Tabanan yang sah.

Pasal 10

(1)Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Pendapatan yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa Hibah terikat dan Hibah tidak terikat.
(3)Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat berupa perolehan kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Tabanan.
(4)Lain-lain pendapatan RSUD Tabanan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f antara lain:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Tabanan;
5. e.hasil Investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.
(5)Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali yang berasal dari Hibah terikat, dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Tabanan.
(6)Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 11

(1)Belanja atas Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) mengikuti mekanisme pemberi Hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah.
(2)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b merupakan kewajiban RSUD Tabanan.
(3)Pengelolaan belanja RSUD Tabanan diberikan fleksibilitas berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
(4)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA sebelum dan sesudah perubahan anggaran, yang dihitung berdasarkan selisih total belanja terhadap total anggaran.
(5)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
(6)Pelampauan atas belanja yang terjadi sebelum anggaran perubahan dapat dilaksanakan dan selanjutnya dicatat dalam anggaran perubahan.
(7)Pelampauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pengeluaran yang tertuang dalam RBA dan DPA.
(8)Belanja RSUD Tabanan yang melampaui ambang batas fleksibilitas dalam RBA harus mendapat persetujuan Bupati.
(9)Fleksibilitas pengeluaran RSUD Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya berlaku untuk biaya RSUD yang berasal dari pendapatan selain APBN, APBD dan Hibah terikat.
(10)Belanja RSUD Tabanan dilaporkan sebagai belanja Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…