DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini megatur tentang: Ketentuan Umum; kewenangan; Pembentukan Banjar Dinas; Penghapusan Banjar Dinas; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Desa serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan yang cepat dan tepat, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penataan banjar dinas dalam bentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Pengabungan Banjar Dinas dalam Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Banjar Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN BANJAR DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Banjar Dinas adalah bagian wilayah Desa yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penataan Banjar Dinas.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya:
1. a.efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.memastikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing Desa; dan
4. d.mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan Banjar Dinas.
(2)Penataan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.pembentukan Banjar Dinas; dan
2. b.penghapusan Banjar Dinas.

BAB III

PEMBENTUKAN BANJAR DINAS

Pasal 4

(1)Pembentukan Banjar Dinas terjadi karena pembentukan Banjar Dinas baru diluar Banjar Dinas yang telah ada sebagai akibat pemekaran atau penggabungan.
(2)Banjar Dinas dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan:
1. a.luas wilayah;
2. b.jumlah penduduk;
3. c.kualitas pelayanan masyarakat;
4. d.keamanan dan ketertiban; dan
5. e.kemampuan dan potensi, dari Banjar Dinas.

Pasal 5

Pembentukan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Banjar Dinas menjadi 2 (dua) Banjar Dinas atau lebih;
b.penggabungan bagian Banjar Dinas dari Banjar Dinas yang berbatasan langsung; dan
c.penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Banjar Dinas menjadi 1 (satu) Banjar Dinas baru.

Pasal 6

Dalam hal Banjar Dinas hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 secara administrasi berkedudukan berbatasan langsung dengan Desa lainnya, maka Banjar Dinas hasil pembentukan dapat ditetapkan menjadi bagian dari Desa induk atau Desa lainnya yang berbatasan langsung dengan Desa induknya berdasarkan usulan Perbekel atas Prakarsa masyarakat.

Pasal 7

Pembentukan Banjar Dinas dapat dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

a.batas usia Banjar Dinas induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.memenuhi batasan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Pupuan paling sedikit 1200 (seribu dua ratus) jiwa atau 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga;
2. 2.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Selemadeg Barat paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga;
3. 3.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Selemadeg paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) kapala keluarga;
4. 4.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Selemadeg Timur paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga;
5. 5.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Kerambitan paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
6. 6.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Tabanan paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
7. 7.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Kediri paling sedikit 1400 (seribu empat ratus) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
8. 8.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Penebel paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
9. 9.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Marga paling sedikit 1200 (seribu dua ratus) jiwa atau 350 (empat ratus) kepala keluarga; dan
10. 10.Banjar Dinas di wilayah Kecamatan Baturiti paling sedikit 1200 (seribu dua ratus) jiwa atau 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga.
c.Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memiliki penegasan batas Desa;
d.adanya rekomendasi dari Banjar Dinas induk;
e.luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
f.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
g.tersedianya sarana untuk pertemuan masyarakat;
h.sosial budaya yang dapat menciptakan suasana yang memberikan jaminan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat;
i.lebih terjaminnya pelayanan kepada masyarakat;
j.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
k.terjaminnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Desa dapat memprakarsai pembentukan Banjar Dinas.
(2)Pembentukan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perbekel atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan dari BPD.
(3)Usulan pembentukan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pemenuhan persyaratan pembentukan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Camat melakukan verifikasi kelengkapan usulan tersebut.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk tim verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk membantu Camat dalam melakukan verifikasi usulan pembentukan Banjar Dinas dan kelengkapan persyaratan.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan lengkap, maka Camat meneruskan usulan tersebut kepada Bupati.
(6)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak lengkap, maka Camat mengembalikan usulan tersebut kepada pemrakarsa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7)Usulan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali setelah usulan tersebut dilengkapi atau diperbaiki oleh pemrakarsa.

Pasal 10

(1)Berdasarkan usulan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Bupati melakukan verifikasi pembentukan Banjar Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan tersebut diterima.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.verifikasi administrasi; dan
2. b.verifikasi teknis.
(3)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(5)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
1. a.verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
2. b.verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Banjar Dinas persiapan;
3. c.verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Banjar Dinas persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
4. d.verifikasi syarat jumlah penduduk Banjar Dinas induk dan Banjar Dinas pemekaran;
5. e.verifikasi batas wilayah calon Banjar Dinas persiapan dalam peta Banjar Dinas induk; dan
6. f.verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…