DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 2 2. Ketentuan Pasal 6 3. Ketentuan Pasal 7 4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 12A dan 12B

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang memenuhi prinsip tepat fungsi tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ata s Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BUPATI TABANAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTABANAN NOMOR 4 TAHUN 2021 ~ BUPATI TABANAN PROVINSI BALI Pasal 2 ( 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.kecamatan.

(2)Penentuan dan perhitungan besaran/ tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan atas hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah melalui sistem informasi pemetaan urusan

1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTABANAN dan BUPATI TABANAN telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 'Negara ~epublik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ~~ ...... ----· j. i. A, bi dang dan f.

a.Dinas Pendidikan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pendidikan dan urusan pemerin tahan bidang kepemudaan dan olahraga;
b.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
c.Satuan Palisi Pamong Praja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tipe A, me_nyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
e.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perijinan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe menyelenggarakan urusan pemerin tahan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
g.Dinas Lingkungan Hidup, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
h.Dinas Kebudayaan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; Dinas Pariwisata, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; pemerintahan dan penentuan beban kerja yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri.

(3)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(4)Sekret:·riat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ' ·,.~uruf Ji? merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
(5)InspeR.torat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.
(6)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: transmigrasi;
1. s.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. t.Dinas Perhubungan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. u.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Tipc B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
(7)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia, dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
3. c.Badan Keuangan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(8)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari: pemerin tahan bidangurusan urusan dengan Tipe B, pemerintahan bidang Kerja,r.
1. k.Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  1. 1.Di:q.9-s Kesehatan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ""., ke~hatan;
2. m.Dinas Pertanian, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
3. n.Dinas Ketahanan Pangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
4. o.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. p.Dinas Koperasi dan UKM, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
6. q.Dinas Perikanan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; Dinas Tenaga menyelenggarakan tenaga kerja dan ,,,,,f·'·"' Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kebakaran, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan

Pasal 12A

4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 7

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 6

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: j. 1.

a.Kecamatan Kediri, dengan Tipe A;
b.Kecamatan Tabanan, dengan Tipe A;
c.Kecamatan Marga, dengan Tipe A;
d.Kecamatan Baturiti, dengan Tipe A; K~amatan Penebel, dengan Tipe A; Kecamatan Kerambitan, dengan Tipe A; Kfcamatan Selemadeg Timur, dengan Tipe A; Kecamatan Selemadeg, dengan Tipe A; Kecamatan Selemadeg Barat, dengan Tipe A; dan Kecamatan Pupuan, dengan Tipe A. e. ~ ..........r g. h. Diundangk~~~~~ pada tang~ an !\~21 S~KRET1;,,.. --~ __ 1:z.r:tPATENTABANAN, :'; ~-~.~_ l SSE~'Ir._~0 1'.,.k ~~:~t - >-~4t6-ILA LEMBARANUA~K'ABUPATEN TABANANTAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINS! BALI: (4,4 /2021) Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 25 Januari 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan dan pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Daerah ini diundangkan, tetap rnelaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ·j}- --~--- TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENTAHUN 2021 NOMOR 4 Pasal II Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 12A

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7

. Cukup jelas. Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas. I. UMlJM Dalarn rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang memenuhi prinsip tepat fungsi tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka Pemerintah Daerah berupaya mengeluarkan Pedoman dalam membentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu Fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintah yang terstruktur, sistematis, terorganisasir, transparan dan akuntabel. Memperhatikan adanya Perubahan Peraturan Perundang -Undangan, yang terkait dengan Penataan Susunan Organisasi dan tata kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah II. PASALDEMI PASAL Pasall Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. ·,;: PENJELASAN .. ·-, ATAS PERATURAN~AERAH KABUPATENTABANAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH ..

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…