DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Industri Unggulan Daerah; Jangka Waktu; Pelaksanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pelaporan; Peran Aktif Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan industri di Kabupaten Tabanan berisikan industri unggulan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabanann;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, yang menyatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah SALINAN dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 7. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640); 10 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11 . Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); 12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15); 13 . Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 14 . Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 15 . Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3); 16 . Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan Industri Daerah untuk jangka waktu 20 tahun.
8.Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci ( yadnya ).
9.Berbasis Budaya Branding Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang berkembang, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan Industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
10.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
11.Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.
12.Kegiatan Industri adalah kegiatan pengembangan dan peningkatan Industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama Industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, anyaman rumah tangga dan industri lainnya.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
b.pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah yang Berbasis Budaya Branding Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, kreatif, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Industri Unggulan Daerah;
2. b.jangka waktu;
3. c.pelaksanaan:
4. d.pembinaan dan pengawasan;
5. e.pembiayaan; dan
6. f.lampiran.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
2. b.strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
3. c.peta kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan Industri.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber daya Daerah.

Pasal 6

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri tekstil;
3. c.produk tekstil; dan
4. d.Industri kerajinan.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan, desa/desa adat.
(3)Ketentuan mengenai Industri Unggulan Kecamatan, desa/desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terjadi:
1. a.perubahan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah provinsi, dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
2. b.terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di wilayah Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…