DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tabanan Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.2.332.677.473.573,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 2.236.677.473.573,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 2.313.446.473.573,00 defisit/surplus Rp. (76.769.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
4. i.penerimaan Rp. 96.000.000.000,00 ii. pengeluaran Rp. 19.231.000.000,00 pembiayaan netto Rp. 76.769.000.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.2.236.677.473.573,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.739.817.131.935,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.367.494.543.935,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.239.005.141.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.817.447.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.496.860.341.638,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.352.178.513.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.144.681.828.638,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.313.446.473.573,00 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.781.781.549.245,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.059.331.158.083,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.639.595.771.162,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.76.854.620.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.252.843.673.058,00 (dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.664.346.293,00 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.637.505.110,00 (seratus tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.675.913.100,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.840.908.555,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.513.555.170,00 (enam miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…