DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perasturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tabanan Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2025 berjumlah Rp2.371.659.004.339,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 2.283.332.109.496,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 2.353.428.004.339,00 defisit/surplus Rp. (70.095.894.843,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
4. i.penerimaan Rp. 88.326.894.843,00 ii. pengeluaran Rp. 18.231.000.000,00 pembiayaan netto Rp. 70.095.894.843,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.332.109.496,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp772.198.366.829,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.198.438.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp237.607.762.886,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.692.069.000,00 ( sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.700.096.943,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.133.742.667,00 (satu triliun lima ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.287.071.531.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.062.211.667,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam puluh dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.353.428.004.339,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.776.320.715.306,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp988.181.689.373,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp662.301.696.655,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp119.837.329.278,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp279.155.195.087,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.104.889.467,00 (enam puluh sembilan miliar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.617.054.720,00 (seratus sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.871.220.100,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.537.030.800,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp13.991.095.846,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp283.960.998.100,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.400.487.100,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.560.511.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp70.095.894.843,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.
1. 11.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…