DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pendirian; Nama, Tempat Kedudukan Dan Lambang; Jangka Waktu Berdiri; Maksud Dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Modal Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana; Organ Dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah epada Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana; Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum; Pembubaran Dan Kepailitan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf as dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANJAYANING SINGASANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana yang selanjutnya disebut Perumda Sanjayaning Singasana adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7.Modal Dasar Perumda Sanjayaning Singasana yang selanjutnya disebut Modal Dasar adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi aset Perumda Sanjayaning Singasana yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Sanjayaning Singasana yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Sanjayaning Singasana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sanjayaning Singasana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas atau direksi.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sanjayaning Singasana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana.
10.Direksi adalah organ Perumda Sanjayaning Singasana yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Sanjayaning Singasana.
12.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Tantiem/Bonus adalah bagian keuntungan perusahan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bila Perusahaan memperoleh keuntungan.
14.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pengeluaran sejumlah biaya dan/atau penggunaan sebagian laba bersih Perumda Sanjayaning Singasana untuk tujuan sosial dan bina lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pendirian;
b.lambang, nama dan tempat kedudukan;
c.jangka waktu berdiri;
d.maksud dan tujuan;
e.kegiatan usaha;
f.besarnya Modal Dasar dan modal disetor Perumda Sanjayaning Singasana;
g.organ dan Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana;
h.satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
i.perencanaan, operasional, dan pelaporan;
j.penggunaan laba;
k.anak perusahaan;
l.penugasan pemerintah kepada Perumda Sanjayaning Singasana;
m.evaluasi dan restrukturisasi;
n.pembubaran dan kepailitan;
o.pembinaan dan pengawasan; dan
p.penyelesaian sengketa.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

Perumda Sanjayaning Singasana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah ini diberi nama Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana.
(2)Perumda Sanjayaning Singasana berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

(1)Perumda Sanjayaning Singasana memiliki lambang sebagai identitas dari Perumda Sanjayaning Singasana.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Perumda Sanjayaning Singasana.
(3)Lambang Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Sanjayaning Singasana didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

(1)Perumda Sanjayaning Singasana dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan pangan Daerah dan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat, serta menjadikan Perumda Sanjayaning Singasana sebagai holding company (perusahaan induk).
(2)Perumda Sanjayaning Singasana didirikan bertujuan untuk:
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
2. b.menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
3. c.turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang tertentu sesuai dengan lingkup usahanya serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
4. d.memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan;
5. e.memperoleh laba dan keuntungan; dan
6. f.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.usaha jasa kontruksi/kontraktor;
2. b.usaha pertanian dalam arti luas;
3. c.usaha perbengkelan;
4. d.usaha kerjasama investasi;
5. e.usaha percetakan;
6. f.usaha pengadaan;
7. g.usaha perdagangan;
8. h.usaha jasa konsultan;
9. i.usaha pariwisata;
10. j.usaha transportasi;
11. k.usaha event organizer;
12. l.industri kreatif; dan
13. m.usaha lainnya sesuai kemampuan perusahaan.
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan :
1. a.kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, BUMD, badan hukum, badan usaha, dan swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
3. c.pembentukan anak perusahaaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(3)Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang– undangan.
(4)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB VII

MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANJAYANING SINGASANA

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perumda Sanjayaning Singasana ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Sanjayaning Singasana sebesar Rp.21.392.150.500,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
(4)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Sumber modal Perumda Sanjayaning Singasana meliputi:
1. a.penyertaan modal daerah/ penyertaan modal pemerintah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(7)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(9)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(10)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANJAYANING SINGASANA

Pasal 10

Pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana dilakukan oleh organ Perumda Sanjayaning Singasana.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019