DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Jangka Waktu Dan Kedudukan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Sistematika Dan Materi Muatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan, Koordinasi Dan Kerja Sama; Monitoring Dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat

(3)huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Daerah; SALINAN
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Bupati adalah Bupati Tabanan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
10.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
11.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
15.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi- fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana akibat perubahan iklim dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.Ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal; m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan RPPLH di Daerah;
b.sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c.meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
d.mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan terukur dengan meningkatnya IKLH;
e.mewujudkan pembangunan Daerah sesuai dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung;
f.meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim;
g.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah; dan
h.menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
b.sistematika dan materi muatan RPPLH;
c.pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
d.monitoring dan pelaporan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

(1)RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
(5)Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
1. a.hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. b.hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
3. c.indikator kinerja utama RPPLH.
(6)Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 6

(1)RPPLH disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH provinsi;
2. b.inventarisasi tingat pulau/kepulauan; dan
3. c.inventarisasi tingkat Ekoregion.
(2)RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
(3)Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB III

SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1)RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan
2. b.Bab II : Kondisi Wilayah dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
3. c.Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
4. d.Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat rencana tentang: 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)Rincian materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Pasal 9

(1)Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan RPPLH di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.pemerintah daerah lain;
2. b.pihak ketiga;
3. c.pemerintah daerah di luar negeri; dan
4. d.lembaga di luar negeri.
(3)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022