DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V KAWASAN TANPA ROKOK BAB VI LARANGAN BAB VII KEWAJIBAN BAB VIII IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 3 Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Takalar.
4.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup rokok;
6.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
7.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9.Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 5 bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
10.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
11.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
12.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
14.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
15.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan.
16.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. 6
17.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain.
18.Anak adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19.Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.
20.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
21.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
23.Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
25.Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
26.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 7

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.kelestarian dan keberlanjutan;
e.keseimbangan hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.perlindungan hukum; h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;dan
j.partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk:

a.mendorong pembatasan ruang terhadap peredaran rokok dan kegiatan merokok;dan
b.mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampak rokok terhadap kesehatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
b.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan 8 dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
c.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
d.melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

a.Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
b.Kawasan Tanpa Rokok;
c.Larangan;
d.Kewajiban;
e.Iklan di media luar ruangan dan kegiatan sponsor;
f.Peran serta masyarakat;
g.Pembinaan dan pengawasan; h.Ketentuan penyidikan;
i.Sanksi administrative; dan
j.Sanksi Pidana.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi 9 atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
(2)Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.

Pasal 8

(1)Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan edukasi paling lama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
(2)Posko pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa hotline service atau call center.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk posko dan tata cara pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau dan mendorong tindakan tidak merokok sebagai gaya hidup moderen.
(2)SKPD terkait wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan 10 memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada KTR dalam jumlah yang memadai.

BAB V

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

(1)Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar-mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
1. a.rumah sakit;
2. b.balai kesehatan;
3. c.puskesmas;
4. d.balai pengobatan;
5. e.balai kesejahteraan ibu dan anak;
6. f.klinik kesehatan;
7. g.klinik kecantikan;
8. h.tempat praktik dokter/bidan/perawat; 11
9. i.apotek;
10. j.toko obat;
11. k.laboratorium kesehatan.
(2)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.tempat pendidikan formal: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas.
2. b.tempat pendidikan nonformal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak- kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.kelompok bermain anak (play group);
2. b.tempat penitipan anak;
3. c.tempat pengasuhan anak;
4. d.arena bermain anak-anak.
(4)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.masjid;
2. b.mushola;
3. c.gereja;
4. d.pura;
5. e.wihara;
6. f.klenteng.
(5)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.bus;
2. b.mikrolet;
3. c.taxi;
4. d.perahu.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.tempat kerja pada instansi pemerintah; 12
2. b.tempat kerja berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau.
(7)Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g, meliputi:
1. a.hotel;
2. b.restoran;
3. c.pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, mall, plaza, pasar modern;
4. d.bioskop;
5. e.terminal, stasiun, pelabuhan;
6. f.tempat berolah raga;
7. g.tempat wisata.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…