DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2015

Nomor: 04
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur dari lembaga pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi : a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4.Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sebagai berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG BPD

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur dari lembaga pemerintahan desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi :

a.Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa berwenang:

a.Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

a.Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.Mengajukan pertanyaan;
c.Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.Memilih dan dipilih; dan
e.Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wajib :

a.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f.Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a.Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan tertentu masyarakat Desa;
b.Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.Menyalagunakan wewenang;
d.Melanggar sumpah/janji jabatan;
e.Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan;
g.Menjadi pelaksana proyek di Desa;
h.Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i.Menjadi anggota dan/atau pengurus organsasi terlarang.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.Tidak berkedudukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g.Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 10

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Desa, dan keterwakilan perempuan.
(2)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(4)Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut : “ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil- adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehdupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang–undangan dengan selurus–lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan

Pasal 11

(1)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara Khusus.
(3)Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…