DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2014

Nomor: 05
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Takalar

regulasi_utama

Ringkasan

BAB XIII A SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 05 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk suatu kelembagaan yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah;

b.bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 05 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk suatu kelembagaan yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah;
b.bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar : dimana dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 perlu diubah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar;
1. 1.Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890);
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaaara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4449);
9. 9.Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentng Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4741);
11. 11.Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. 12.Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang pendanaan Korps pegawai republic Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai republic Indonesia;
13. 13.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai republic Indonesia;
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. 15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTENG ORGANISASI DAN TATA KERFJA INSPEKTOR, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Kabupaten Takalar diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ayat 4 (empat) diubah dan ditambah menjadi huruf a dan huruf b sehingga berbunyi :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Kabupaten Takalar.
(2)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknik Daerah Kabupaten Takalar, yaitu:
1. a.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
2. b.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. c.Badan Kependuduksan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak;
4. d.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.Rumah SAKIT umum Daerah;
6. f.Satuan Polisi Pamom Praja dan PERLINDUNGAN Masyarakat;
7. g.Kantor Ketahanan Pangan Daerah;
8. h.Kantor Perpustakaan dan ARSIP Daerah;
9. i.Kantor Keatuan Bangsa dan Politik;
10. j.Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
(4)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Lain Daerah Kabupaten Takalar, Yaitu;
1. a.Badan Penanggulangan Becana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
2. b.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
  1. 2.Ketentuan pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 6 (enam) sehingga berbunyi:

Pasal 3

(1)Insfektorat Kabupaten adalah unsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang insfektur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
(2)Badan perencanaan pembangunan daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(3)Badan Kantor adalah unsure pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada bupati melalui sekretaris daerah.
(4)Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas buapti untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(5)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah unsure pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(6)Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah SKPD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administrasif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

3.Antara BAB XIII dan BAB XIV ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A dan antara pasal 94 dan Pasal 95 ditambah 5 pasal yakni 94 A, 94 B, 94 C, 94 D, sehingga berbunyi :

BAB XIII

A SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI

Pasal 94

B Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 A Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia(KORPRI) mempunyai Funsi : Penyelengaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerja Sama ;

a.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan oleh raga, seni, budaya, mental dan rohani;
b.Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan social;
c.Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Takalar;
a.Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
b.Sub Bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;

Pasal 94

D Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII A dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 31 Desember 2014 BUPATI TAKALAR, BURHANUDDIN BAHARUDDIN Diundangkan di Takalar pada tanggal, 31 Desember 2014 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR, N I R W A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014 NOMOR 05 Nomor Register 5 Tahun 2014 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TAKALAR LAMPIRAN XIII A PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 05 TAHUN 2014 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014 BUPATI TAKALAR DR.H.BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE., M.Si SEKRETARIS SUB BAGIAN OLAH RAGAM SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…