BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN. BAB IV PROFIL DAN CAKUPAN WILAYAH. BAB V BATAS WILAYAH. BAB VI PEMBIAYAAN. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar; Mengingat :1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717); 5. 6. 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) di cabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 63); Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Takalar. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Takalar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. 6. 7. 8. 9. Kecamatan atau disebut nama lain adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemekaran Kecamatan adalah pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih. Kecamatan Polongbangkeng Timur adalah wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Polongbangkeng Utara.
BAB II
Ruang Lingkup Peraturan daerah ini yakni:
BAB III
BAB IV
Kecamatan Polongbangkeng Timur yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
BAB V
Batas Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Timur yaitu :
Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan, serta Pemberdayaan Masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
BAB VI
Segala biaya yang timbul dari pembentukan Kecamatan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat pembentukan Kecamatan Laikang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal 2 5 A p r i l 2022 BUPATI TAKALAR, SYAMSARI Diundangkan di Takalar pada tanggal 25 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR, MUHAMMAD HASBI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR RIGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.023.22 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR I. UMUM Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pembangunan Pammukulu, serta Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mempercepat Kesejahteraan Masyarakat, dan dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur dalam wilayah Kabupaten Takalar merupakan suatu hal yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Polongbangkeng Timur dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta untuk memberikan legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan induk yang juga terbentuk pada tahun 1960-an dan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Takalar dengan jumlah Kelurahan/Desa terbanyak, sehingga akses dari desa terjauh ke pusat pemerintahan kecamatan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Kecamatan Polongbangkeng Timur yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Polongbangkeng Utara akan mempercepat roda pelayanan pemerintahan, pembangunan dan aktifitas sosial menuju kesejahteraan masyarakat. II. PASAL, DEMI PASAL
Cukup Jelas
Membuka PDF…