DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB VI PENYADARAN BAB VII PEMBERDAYAAN BAB VIII PENGEMBANGAN BAB IX KEMITRAAN BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PENGHARGAAN BAB XIV PENDANAAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.;

d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR Dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Takalar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
7.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
17.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan kepemudaan di Daerah.

Pasal 4

(1)Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(2)Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan Kepemudaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah masing-masing

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

(1)Pemuda berperan aktif sebagai :
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
1. a.menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan :
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan/atau kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan /atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup; dan/atau
7. g.pendidikan kewirausahaan.
(5)Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional, untuk :

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya nasional;
g.melestarikan budaya daerah dan nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa; dan
i.meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

Pasal 10

(1)Setiap pemuda berhak mendapatkan :
1. a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
2. b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
3. c.advokasi;
4. d.akses untuk pengembangan diri; dan
5. e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
(2)Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. .

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…