DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pasal 2 (Perubahan Besaran APBD 2025) Pasal 3 (Sumber Pendapatan Daerah Setelah Perubahan) Pasal 4 (Rincian Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Setelah Perubahan) Pasal 5 (Belanja Daerah Setelah Perubahan) Pasal 6 (Rincian Belanja Operasi dan Modal Setelah Perubahan) Pasal 7 (Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan) Pasal 8 (Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan) Pasal 9 (Pengeluaran dalam Keadaan Darurat) Pasal 10 (Lampiran-Lampiran) Pasal 11 (Penjabaran Lebih Lanjut) Pasal 12 (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Takalar.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.223.140.100.081,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar seratus empat puluh juta seratus ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.580.462.178,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.224.720.562.259,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

(1)Pendapatan Daerah semula Rp1.212.755.775.038,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah Rp2.889.237.144,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu serratus empat puluh empat rupiah) menjadi Rp1.215.645.012.182,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta dua belas ribu serratus delapan puluh dua rupiah);
(2)Belanja Daerah semula Rp1.183.542.239.179,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah Rp1.891.841.131,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu serratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.185.434.080.310,00 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
(3)Pembiayaan Daerah sebagai berikut:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang Rp924.449.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp9.075.550.077,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
2. b.Pengeluaran Pembiayaan semula Rp39.213.535.859,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah Rp72.946.090,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) menjadi Rp39.286.481.949,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
3. c.Pembiayaan Netto Rp30.210.931.872,00 (tiga puluh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. d.Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari:

(1)Pendapatan Asli Daerah semula Rp219.248.884.957,00 (dua ratus sembilan belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berkurang Rp 33.330.408.543,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp185.918.476.414,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);
(2)Pendapatan Transfer semula Rp993.506.890.081,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah Rp36.219.645.687,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.029.726.535.768,00 (satu triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah semula Rp48.186.474.957,00 (empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang Rp1.419.474.957,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp46.767.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
2. b.Retribusi Daerah semula Rp2.913.210.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang Rp122.910.000,00 (serratus dua puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp2.790.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan semula Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) berkurang Rp3.516.681.886,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi Rp10.483.318.114,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah);
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp154.149.200.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang Rp28.271.341.700,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp125.877.858.300,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat semula Rp953.479.438.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berkurang Rp14.473.623.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp939.005.815.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
2. b.Transfer Antar Daerah semula Rp40.027.452.081,00 (empat puluh miliar dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah Rp50.693.268.687,00 (lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp90.720.720.768,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

(1)Belanja Operasi semula Rp964.455.676.638,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp10.170.578.148,73 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu serratus sempat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) menjadi Rp954.285.098.489,27 (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen);
(2)Belanja Modal semula Rp67.689.480.138,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah Rp12.748.897.779,73 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh tiga sen) menjadi Rp80.438.377.917,73 (delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh tiga sen);
(3)Belanja tidak terduga Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai semula Rp580.076.850.812,86 (lima ratus delapan puluh miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan puluh enam sen) berkurang Rp 7.893.736.863,98 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) menjadi Rp572.183.113.948,88 (lima ratus tujuh puluh dua miliar serratus delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen);
2. b.Belanja barang dan jasa semula Rp332.951.326.463,14 (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah empat belas sen) bertambah Rp17.223.231.715,25 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah dua puluh lima sen) menjadi Rp350.174.558.178,39 (tiga ratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu serratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen);
3. c.Belanja bunga Rp12.096.567.195,00 (dua belas miliar sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
4. d.Belanja hibah semula Rp39.315.932.167,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang Rp19.500.073.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp19.815.859.167,00 (sembilan belas miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
5. e.Belanja bantuan sosial Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah semula Rp2.215.500.000,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berkurang Rp1.786.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp429.300.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin semula Rp28.006.003.407,00 (dua puluh delapan miliar enam juta tiga ribu empat ratus tujuh rupiah) berkurang Rp1.222.752.033,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp26.783.251.374,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan semula Rp15.593.736.946,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) bertambah Rp3.210.078.656,73 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen) menjadi Rp18.803.815.602,73 (delapan belas miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus dua rupiah tujuh puluh tiga sen);
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp21.624.239.785,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah Rp11.258.771.156,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp32.883.010.941,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya semula Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) menjadi Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
6. f.Belanja modal aset lainnya semula Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta) menjadi Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3), terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:

(1)Penerimaan pembiayaan semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang Rp924.449.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp9.075.550.077,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
(2)Pengeluaran pembiayaan semula Rp39.213.535.859,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah Rp72.946.090,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) menjadi Rp39.286.481.949,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) .

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang Rp924.449.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp9.075.550.077,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula Rp39.213.535.859,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah Rp72.946.090,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) menjadi Rp39.286.481.949,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c.rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
d.rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
e.rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
f.rekapitulasi belanja untuk kebutuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
g.sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
h.sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD sebagaiamana tercantum dalam Lampiran VIII;
i.sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
j.daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
k.daftar Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
l.daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya serta Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
m.daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
n.daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang direncanakan berkenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
o.daftar Dana Cadangan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran XV; dan
p.daftar Pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…