DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MENYUSUI EKSKLUSIF BAB IV WAKTU MENYUSUI BAB V TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF BAB VI PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING BAB VII INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM BAB VIII SUSU FORMULA BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII SANKSI PIDANA BAB XIII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
c.bahwa pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Air Susu Ibu Eksklusif. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5649);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; dan Nomor 1177/Menkes/PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi tenaga kesehatan. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus organisasi profesi di Bidang Kesehatan, serta produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian Air Susu Ibu eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Takalar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah sumber makanan bagi bayi yang diproduksi oleh kelenjar payudara ibu yang mengandung unsur gizi lengkap.
8.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9.Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
10.Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
11.Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes,poskesdes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.
12.Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
13.Inisiasi menyusu dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi mulai menyusu sendiri segera setelah dilahirkan.
14.Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
15.Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Ekslusif.
16.Orang adalah orang perorangan.
17.Galaktosemia klasik pada bayi adalah kondisi bayi yang tidak toleran terhadap susu
18.Fenilketonuria adalah kesulitan bayi mengurai bahan baku pembentuk protein
19.Mapel syrup urine disease adalah kondisi penumpukan zat berbahaya di dalam urine dan darah
20.Kontra indikasi mutlak adalah kondisi yang berdampak fatal hingga menyebabkan kematian
21.Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

1.perikemanusiaan;
2.perikeadilan;
3.manfaat;
4.perlindungan;
5.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
6.nondiskriminatif; dan
7.norma agama.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

1.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
2.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
3.memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dengan mengurangi pemakaian susu formula bayi atau produk bayi lainnya; dan
4.meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 4

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

1.menjamin terpenuhinya hak bayi;
2.menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif;
3.mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

MENYUSUI EKSKLUSIF

Pasal 5

(1)Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
(2)Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
(4)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan Keputusan dokter.
(5)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.ibu yang menderita penyakit menular;
2. b.ibu yang menderita keganasan pada payudara;
3. c.bayi yang mengalami kondisi:
  1. 1.galaktosemia klasik;
  2. 2.penyakit kemih beraroma sirup mapel/maple syrup urine disease;
  3. 3.fenilketonuria.
(6)Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
1. a.ibu meninggal;
2. b.ibu cacat mental;
3. c.bayi terpisah dari ibu; dan
4. d.mengidap penyakit tertentu seperti HIV AIDS, Tubercolosis, herves pada payudara, dan ibu sementara menjalani kemoterapi

Pasal 6

(1)Dukungan pemberian ASI Ekslusif, wajib dilakukan oleh:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat;
3. c.badan usaha;
4. d.pemerintah daerah;
5. e.lembaga kemasyarakatan;
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
1. a.waktu menyusui;
2. b.fasilitas tempat menyusui.

BAB IV

WAKTU MENYUSUI

Pasal 7

(1)Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF

Pasal 8

(1)Pemberi kerja, pengelola tempat kerja, Pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau tempat memerah ASI (ruang laktasi).
(2)Fasilitas tempat menyusui harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.ruang minimal 3 x 4 meter bujur sangkar;
2. b.lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
3. c.pintu yg dapat dikunci dari dalam;
4. d.kedap terhadap suara;
5. e.sofa panjang yang empuk;
6. f.meja tulis dan kursi;
7. g.wastafel dan air mengalir;
8. h.pencahayaan yang cukup;
9. i.termometer;
10. j.kulkas;
11. k.lemari dan meja alat;
12. l.lemari berkas;
13. m.tempat sampah basah;
14. n.tempat sampah kering;
15. o.termos susu;
16. p.air conditioning (AC) dan/atau kipas angin

BAB VI

PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING

Pasal 9

(1)Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.
(2)Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
1. a.observasi persalinan.
2. b.ibu berada dalam ruang persalinan selama 2 (dua) jam.
3. c.ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan.
4. d.ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 10

(1)Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan konseling ASI Eksklusif secara berkala.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.ibu hamil;
2. b.ibu bersalin dan/atau ibu nifas.
(3)Materi konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009