DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TUGAS DAN WEWENANG BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH BAB VII : JASA PELAYANAN SAMPAH BAB VIII : PERIZINAN BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGEDALIAN BAB XI : LARANGAN BAB XII : MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIII : PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI BAB XIV : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI : KETENTUAN PIDANA BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
3.Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten Takalar.
4.Bupati adalah Bupati Takalar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 10.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 11.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya. 12.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 13.Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasaran penunjang. 14.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional. 15.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. 16.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsetrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 17.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 18.Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan akhir sampah. 19.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 20.Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 21.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 22.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 23.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum. 24.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 25.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 26.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah. 27.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD persampahan adalah unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan. 29.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berasaskan :

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a.tugas dan wewenang (Bab IV)
b.hak dan kewajiban (Bab V)
c.penyelenggaraan pengelolaan sampah (Bab VI)
d.perizinan (Bab VII)
e.jasa pelayanan sampah (Bab VIII)
f.peran serta masyarakat (Bab IX)
g.pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Bab X)
h.larangan (Bab XI)
i.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa (Bab XII)
j.pembiayaan dan kompensasi (Bab XIII)
k.sanksi administratif (Bab XIV)
l.ketentuan penyidikan (Bab XV)
m.ketentuan pidana (Bab XVI)
n.ketentuan peralihan (Bab XVII)
o.ketentuan penutup (Bab XVIII)

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1)Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan persampahan dan menfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. e.memfasilitasi penerapan teknologi yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
6. f.mendorong dan menfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan; dan
7. g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) huruf d, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa :
1. a.tempat pembuangan sampah sementara;
2. b.tempat pembuangan sampah akhir;
3. c.pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
4. d.tempat pembuangan sampah di tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.
(1)Dalam pengelolaan persampahan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan keriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (Dua Puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
2. b.berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
3. c.mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
4. d.mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf b dapat dilakukan dengan cara berikut, namun tidak terbatas pada:
1. a.pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah;
2. b.pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
3. c.pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
4. d.pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara berikut namun tidak terbatas pada:
1. a.meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
2. b.menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
3. c.menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
4. d.menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.

Pasal 9

(1)Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kabupaten wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
(2)Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh petugas.
(3)Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
(5)Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m3 (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan pemerintah daerah.
(6)Setiap kendaraan angkutan bak terbuka yang mengangkut barang atau benda yang berpotensi menghasilkan sampah, dan atau dapat mencemari lingkungan wajib dilengkapi dengan penutup yang aman.
(7)Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kabupaten wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana stretegis dan rencana kerja tahunan PD.
(4)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
1. a.rencana penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
2. b.rencana pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
3. c.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah kabupaten dan masyarakat;
4. d.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.
(5)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pemerintah kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara :
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah, dan/ atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
5. e.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
(3)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…