DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP, BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI. BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN. BAB VI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN. BAB VII PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN. BAB VIII PENDATAAN. BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT. BAB X PENGAWASAN. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa demi menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN- KP/2019 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Takalar.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Negara Kesatuan
7.Nelayan adalah setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
9.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
11.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pemilik Kapal adalah Nelayan yang memiliki hak atau izin atas kapal yang digunakan melakukan Penangkapan Ikan.
13.Pembudi Daya Ikan adalah setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
14.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15.Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
16.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
17.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18.Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
19.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
20.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
21.Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
22.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
23.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
24.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
25.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
26.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
27.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
28.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
29.Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
30.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
32.Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil dalam menghadapi kesulitan serta permaslahannya dalam melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
33.Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil dalam melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
34.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
35.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
36.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.
37.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
38.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan kecil, dan Petambak Garam Kecil.
39.Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA, adalah identitas tunggal pelaku utama Kelautan dan Perikanan.
40.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dana rah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
41.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Daerah.
(2)Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.
(3)Selain bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam antara lain:

a.memberikan kepastian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;
b.meningkatkan kemampuan dan kapasitan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran;
c.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya;
d.menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjalankan usaha secara mandiri, maju, modern, dan berkelanjutan;
e.mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
f.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
g.melindungi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran lingkungan; dan
h.memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kemanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.berkelanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal;dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kebijakan dan strategi;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pendanaan dan pembiayaan;
e.pendataan;
f.partisipasi masyarakat;
g.pengawasan; dan
h.sanksi administratif.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

(1)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan pada:
1. a.potensi sumber daya Ikan di Daerah;
2. b.potensi lahan dan air;
3. c.rencana tata ruang wilayah;
4. d.jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
5. e.daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu wilayah Daerah;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kebutuhan sarana dan prasarana; dan
8. h.kelayakan teknis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
(3)Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian integral dari:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan Daerah;dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)Untuk penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Pasal 7

(1)Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.Penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
2. b.kemudahan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pergaraman; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;dan
6. f.fasilitasi dan bantuan hukum.
(2)Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kemitraan usaha;
3. c.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
4. d.penguatan kelembagaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
(2)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyediaan prasarana Usaha Perikanan meliputi:
1. a.prasarana Penangkapan Ikan;
2. b.prasarana Pembudidayaan Ikan;dan
3. c.prasarana pengolahan dan pemasaran.
(2)Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah meliputi:
1. a.penyediaan stasiun pengisian bahan bakar dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
2. b.penyediaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan yang memadai;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara;
5. e.jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
(3)Prasarana Pembudayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah meliputi :
1. a.lahan dan air;
2. b.saluran pengairan;
3. c.jalan produksi;
4. d.jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
5. e.instalasi penanganan limbah; dan
6. f.tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
(4)Prasarana Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah meliputi:
1. a.tempat pengolahan Ikan;
2. b.tempat penjualan hasil Perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah.
(5)Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman paling rendah meliputi:
1. a.lahan;
2. b.saluran pengairan;
3. c.jalan produksi;
4. d.tempat penyimpanan Garam; dan
5. e.kolam penampung air.
(6)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Pasal 10

(1)Penyediaan Sarana Usaha Perikanan meliputi:
1. a.sarana Penangkapan Ikan;
2. b.sarana Pembudidayaan Ikan; dan
3. c.sarana pengolahan dan pemasaran.
(2)Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah meliputi:
1. a.kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
2. b.alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
3. c.bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
4. d.air bersih dan es.
(3)Sarana Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah meliputi:
1. a.pakan;
2. b.b.obat Ikan;
3. c.geoisolator;
4. d.d.air bersih;
5. e.pupuk;
6. f.alat pemanen;
7. g.bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
8. h.pompa air;
9. i.kincir; dan
10. j.keramba jaring apung.
(4)Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah meliputi:
1. a.peralatan penampungan Ikan hidup;
2. b.peralatan penanganan Ikan;
3. c.peralatan pengolahan hasil Perikanan;
4. d.peralatan rantai dingin;
5. e.peralatan pemasaran hasil Perikanan;
6. f.alat angkut berpendingin;
7. g.es dan/atau Garam; dan
8. h.kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
(5)Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman, paling rendah meliputi:
1. a.bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
2. b.pompa air;
3. c.kincir angin;
4. d.mesin pemurnian atau pencucian Garam;
5. e.alat angkut sederhana;
6. f.alat iodisasi;
7. g.alat pengemas;
8. h.alat perata tanah;
9. i.alat ukur suhu atau termometer; dan
10. j.alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…