DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB III PERENCANAAN SPALD BAB IV KONSTRUKSI SPALD BAB V PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BAB VI PEMANFAATAN BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XIII PELAPORAN BAB XIV PENGAWASAN BAB XV KELEMBAGAAN BAB XVI KERJA SAMA BAB XVII SOSIALISASI DAN PROMOSI BAB XVIII PERIZINAN BAB XIX INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB XX LARANGAN BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Takalar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97)
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036)
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184)
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6);
24.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

` Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan Lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
2.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar.
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya.
13.Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14.Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17.Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20.Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.
21.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
24.Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
25.Insentif adalah upaya untuk memotivasi atau mendorong masyarakat, badan usaha atau perseorangan dalam melakukan inovasi dibidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
26.Disinsentif adalah upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan air limbah domestik di daerah.
27.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis SPALD, Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

a.Kemanfaatan;
b.Keadilan;
c.Tanggung jawab;
d.Keterpaduan;
e.Partisipatif;
f.Kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
d.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
e.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.SPALD
b.Perencanaan SPALD
c.Konstruksi SPALD
d.Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
e.Pemanfaatan
f.Tugas dan wewenang Pemerintah daerah;
g.Hak dan Kewajiban;
h.Pembiayaan
i.Peran serta masyarakat dan swasta
j.Pembinaan dan Pengawasan
k.Pemantauan dan Evaluasi
l.Pelaporan
m.Kelembagaan
n.Kerjasama
o.Sosialisasi dan Promosi
p.Perizinan
q.Insentif dan Disinsentif
r.Larangan
s.Sanksi administratif

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

(1)SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.air limbah kakus; dan
2. b.air limbah non kakus.

Pasal 7

(1)SPALD terdiri dari :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.Sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.Sub-sistem Pengangkutan; dan
c.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.Mandi Cuci Kakus.
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…