DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tambrauw Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengantur tentang Pertanggungajawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Peraturan BUpati ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2022. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416); 3
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 4 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW dan BUPATI TAMBRAUW MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peratuaran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tambrauw.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tambrauw.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 6
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
11.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
12.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13.Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
16.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 7

Pasal 2

a.Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
b.Tujuan penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Perubahan SAL;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp. 1,153,628,346,955.00
b.Belanja Rp. 1,064,204,914,679.50 Surplus/defisit Rp. 89,423,432,275.50)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 62,240,169,222.96 - Pengeluaran Rp. 112,276,662,760.00 Surplus/defisit Rp. (50,036,493,537.04)
d.SiLPA - SiLPA sebelum koreksi Rp. 39,386,938,738.46 - Koreksi Rp. 0.00 Surplus/defisit Rp. 39,386,938,738.46 8

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (125,084,202,923.00) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1,278,712,549,878.00
b.Realisasi Rp. 1,153,628,346,955.00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (125.084.202.923,00) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (164,471,294,900.50) rincian sebagai berikut:
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1,228,676,209,580.00
b.Realisasi Rp. 1,064,204,914,679.50 Selisih lebih/(kurang) Rp. (164.471.294.900,50) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 39,387,091,977.50 rincian sebagai berikut:
a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 50,036,340,298.00
b.Realisasi Rp. 89,423,432,275.50 Selisih lebih/(kurang) Rp. 39,387,091,977.50 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(153,247.00) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 162,313,003,058.00
b.Realisasi Rp. 62,240,169,222.96 Selisih lebih/(kurang) Rp. (100,072,833,835.04) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (8,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 112,276,662,768.00
b.Realisasi Rp. 112,276,662,760.00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (8,00) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 153,239.00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. (50,036,340,298.04)
b.Realisasi Rp. (50,036,493,537.04) Selisih lebih/(kurang) Rp. 153,239.00 9

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
1. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 12,240,322,469.96 b. c. d. e. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total SiLPA/SiKPA Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp 12,240,322,469.96 0 39,386,938,738.46 39,386,938,738.46 0.00 39,386,938,738.46

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 2,476,573,821,665.74
b.Jumlah Kewajiban Rp. 95,681,188,299.32
c.Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. Rp 2,380,892,633,366.42 2,476,573,821,665.74

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan – LO Rp. 1,019,221,441,975.01
b.Beban Rp. 834,470,050,641.07 Surplus/Defisit-LO Rp. 184,751,391,333.94 e d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Pos Luar Biasa Surplus/Defisit-LO Rp. Rp. Rp. Rp. 0.00 188,672,332,355.44 0.00 188,672,332,355.44 10

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: a. b Saldo Awal Kas per 1 Januari tahun 2022 Kenaikan/Penurunan Kas Terdiri dari : - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp. Rp Rp. Rp. Rp. Rp. 14,595,823,327.88 27,143,033,890.50 361,247,399,168.50 -275,823,966,893.00 -58,276,662,760.00 -3,735,625.00

c.Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2022 Rp. 42,008,703,971.48

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahunnn yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 2,224,832,506,200.25
b.Surplus/Defisit LO Rp. 188,672,332,355.44 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :
c.Koreksi Aset Tetap Rp. -37,352,226,987.98 d. e. f. Koreksi Kewajiban Koreksi Ekuitas Lainnya Ekuitas Akhir Rp. Rp. Rp. 9,332,544,942.00 -4,592,523,143.28 2,380,892,633,366.43

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 11

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Neraca c. d. e. f. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran III IV V IV : Laporan Arus Kas 12

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…