DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045. Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai RPJPD Tahun 2025-2045. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Daerah. RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8.Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 12. Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 53);
22.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAMBRAUW dan BUPATI TAMBRAUW MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Rincian RPJPD dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RPJPD s e b a g a i m a n a dimaksud ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Daerah.
(4)RPJMD s e b a g a i m a n a dimaksud ayat (3) dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 3

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.bab I : Pendahuluan;
b.bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.bab III : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah; d.. bab IV : Visi Dan Misi Daerah;
e.bab V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah; dan
f.bab VI : Penutup.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw. Ditetapkan di Fef pada tanggal 4 Oktober 2024 PENJABAT BUPATI TAMBRAUW, CAP/TTD ENGELBERTUS GABRIEL KOCU Diundangkan di Fef pada tanggal 4 Oktober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, CAP/TTD MUHAMMAD ZEN HAYATUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW : (2/23/2024) Salinan Sesuai dengan aslinya, PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TAMBRAUW ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN PEMBINA (IV/a) NIP. 19820828 200112 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR : 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2025- 2045 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun

2045.Adanya norma tersebut menegaskan secara eksplisit, bahwa dokumen pentahapan perencanaan pembangunan Daerah diwajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Apabila perhitungan berlakunya RPJP Nasional maupun RPJP Daerah, dimulai pada awal Tahun Anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, maka keseluruhannya perhitungannya menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Perhitungan 21 (dua puluh satu) tahun ini kemudian memerlukan sebuah langkah improfisasi khususnya pada tahun terakhir yaitu Tahun 2045 sebagai satu konsekuensi dalam memaknai konsep jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar kedua hal terpenuhi yaitu amanat normatif Undang-undang dan aplikasi faktual, maka dalam dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini tetap dihitung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang dibagi dalam RPJMD ke-1 Tahun 2025-2029, RPJMD ke-2 Tahun 2030-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2035-2039, dan RPJMD ke-4 Tahun 2040-
2045.Sedangkan untuk Tahun 2045 digunakan sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD ke-4 atau RPJPD tahap berikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang mengatur lain mengenai hal dimaksud, maka dilakukan penyesuaian. RPJPD wajib mengacu atau memperhatikan pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, sehingga untuk menselaraskan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Daerah Papua Barat Daya (PBD), telah dilakukan konsultasi dan harmonisasi dengan mensinergikan pada draft Rancangan Peraturan Daerah RPJP Provinsi PBD, mengingat Peraturan Daerah tentang RPJP Provinsi PBD sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum dapat ditetapkan. Sebagai konsekuensi hal dimaksud, apabila dalam perjalanannya, RPJPD 2025-2045 bertentangan dengan RPJP Provinsi PBD, maka akan dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…