DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (1) Barang milik daerah meliPuti : a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah' Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi : a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan modal pemerintah daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Undang-Undang Nomor 12 Tah Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2OO5 tentang Perubahan ^t^r/fi1, './ b. Mengingat : 1 2 .) 4 5 2- Perah:ran Pemerinta-h Nomor 4O Tahun 1994 tentang Rumah Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara lDaerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (t cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O5, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentalrg Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; I I . Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 20 15 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA dan BUPATI TANA TORA.IA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O15 Nomor O4, Tambat.an l.embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengal :

l.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
1. 2.Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah l,embaga Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah I 3
2. 3.Pemerintah Daerah addah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. 4.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. 6.Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
7. 8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. 9.Pengelolaal Barang Milik Daerah adalah keselurrrhan kegiatan yang meliputi perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. 10.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggun melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. 11.Pembantu pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah penjabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraaen pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada Perangkat Daerah.
11. 12.Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
12. 13.Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. 14.Pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengurus barang adalah pejabat dan/ atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
14. 15.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. 16.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsiona-l Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. 17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
17. 18.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membaltu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. ry 4 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32 Pengurus Barang pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, dan mempertanggung na Baralg. tnya disebut pA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KpA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan ApBD atau ditetapkan oleh PA untuk menggunakan ApBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut ppK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Unit l^ayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULp adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksalalan pengadaan barang/iasa di Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Panitia/ Pej abat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang f ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dal menerima };.asilfa pekedaan. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkal pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan baralg daerah dan jasa. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digr:nakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengrrrusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dar fungsi instansi yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ l,embaga/ satuan kerja perangkat daerah dal/ atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. t% 33 34. 5 35' Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalal uang tunai. 36' Piqiarn Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah atau antar pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut beralhir diserahkan kembali kepada pengelola Barang.
18. 37.Kerja Sama Pema,faatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain daram jangka waltu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. 38.Bangun Guna serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasiJitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepalati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. 39.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana n setelah selesai pembangunannya / diserahk oleh pihak lain tersebut dalan jangka / walrtu te k
21. 40.Kef a Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4L. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Mitik Daerah.
22. 42.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. 43.T\.rkar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
24. 44.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
25. 45.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
26. 46.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkal ftsik dan/ atau kegunaan Barang Milik Daerah.
27. 47.Penghapusal adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ata:a Kuasa Pengguna Barang dari tanggung ja** administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaarrnV". tfr- 5 2
28. 44.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. 49.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke da-ftar barang/ daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang.
30. 50.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
31. 51.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
32. 52.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
33. 53.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
34. 54.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masi
35. 55.Pelaporan adalah rangkaian lapo disampaikan kepada Bupati melalui
36. 56.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian da.Il sarana pembinaart keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
37. 57.Pihak lain adalah pihak-pihak selain perangkat daerah. Ketentuan ayat (21Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Barang milik daerah meliPuti :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah'
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.baralg yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perj anjian / kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan purusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaP; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan modal pemerintah daerah. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 3A, dan Pasal 3E!, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi hibah/ sumbangan atau Iil-#ff- dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan oerundane// 3 7

Pasal 38

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf b antara lain berasal dari:

a.kontrak kar5ra;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerjasama;
d.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
e.kefa sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. v
1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sal 4

(1)Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.fungsional;
2. b.kepastian hukum;
3. c.transparansi;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas; dan
6. f.kepastian nilai.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.penilaian;
7. g.pemindahtanganan;
8. h.pemusnahan;
9. i.penghapusan;
10. j.penatausahaan;
11. k.pengawasan darl pengendalian;
12. l.pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Daerah;
13. m.barang milik daerah benrpa rumah negara; dan
14. n.ganti rugi dan sanksi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; asal 5 Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :
15. a.mengamankan Barang Milik Daerah;
16. b.menyeragamkan langkah{angkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. c.memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pengelolaan yang IJmum Barang Milik Daerah; dan (a 8
18. d.memberikan nilai tambah bagr setiap barang milik daerah bagr sebesar-besar kemakmuran masyarakat.
  1. 6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 6

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efrsien; dan
d.meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan secara optimal. milik daerah untuk , kepada ,nurVar.Xut/ T.Ketentuanayat(3)PasalTdiubah,danditambahkanl(satu)ayatyakniayat

(4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah'
(2)Pemegalg kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertangungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengarnanan dan pemeliharaan Barang Mitik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Mitk Daerah;
5. e.mengajukaa usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan Persetujuan DPRD ;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan' dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Keda Sama Penyediaan Infrastruktur '
(3)Bupati dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.Kepala Perangfut Daerah selaku Pengguna Barang;
4. d.Pejabat Penatausahaal Pengguna Barang yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba;rane; (.b 9
5. e.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang;
6. f.Pengurus Barang Pengguna; dan
7. g.Pengums Barang Pembantu.
(4)Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencar
2. b.meneliti dan menyetujui renc Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukal pengawasan dan pengendalial atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)huruf b mempunyai wewenzrng dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang drlg{" pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; (4, _ 10- g' melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Peralgkat Daerah dan sedang tidak dimalfaatkan pihak lain kepada Bupati mela_lui pengelola Barang, serta barang milik daerah yarrg berada pada pengelola Barang;
7. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimala dimaksud pada huruf g; i' membantu pengerora Barang dalam pengawasaa dan pengendalian atas pengelolaaa barang milik daerah; dal
8. j.menyusun laporan barang milik daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah seraku pengg,na Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (31huruf c, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan baralg milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digu.nakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang ridak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaErn barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaErnnya kepada Pengelola Barang.
(4)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang setelah ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang berdasarkan perlimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kenda-li dan pertimbangan objektif lainny" 4L yang
(5)Pejabat Penatausahaan pengguna Barang sslagaimgns dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonaa penetapan status penggunaal barang yang diperoleh dari beban ApBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pengums Barang dan/ atau pengurus Barang Pembantu;
4. d.meny'usun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DpRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah danlatau bangunan yang tidak digunakan un penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dimanfaatkan oleh pihak lain; tuk kepen dan sedang
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gu.dang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifrkasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan / atau Pengunrs Barang Pembantu.
(6)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penJrusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; (l)- 7 -72
5. e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkarr pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen taporan Barang pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka pen5rusunan laporan barang milik daerah; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(7)Pengurus Barang Pengelola secara bertanggung jawab atas pelaksana melalui Pejabat Penatausahaan B
(8)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(9)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Penggu.na Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan Surat Permintaan Penatausahaan Barang Pengguna; J (SPB) kepada Pejabat
10. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
11. l.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label barang milik daerah;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
14. o.melakukan stock opname barang persediaan;
15. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka pen5rusunErn laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti ole Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang'
(10)Pengurus Barang Pengguna sebagaimala dimaksud pada ayat (9) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(11)Daiam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(12)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan perLimbangan obyektif lainnya berdasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(13)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah bempa tanah dan/atau bangr,rnan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dal/atau bangunan; Ay f' menyiapkan dokumen penyeraha, barang m,ik daerah berupa ta,ah dan/atau bangunan yang tidak digunakal untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
6. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusal barang milik daerah;
7. h.menyusun laporan barang semesterar dan tahunan; menyiapkan Surat permintaan permintaan barang; Barang (SPB) berdasarkan nota mengajukan Surat permintaan Baralg (SpB) kepada Kuasa pengguna Barang; k' menyerahkan barang berdasarka, surat perintah penyalura, Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
8. l.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan talrunan;
9. m.memberi label barang milik dae
10. n.mengajukan permohonan pers Pengguna Barang melalui Kua kondisi frsik barang milik daerah pengecekan frsik barang;
11. o.melakukan stock opname barang persediaan;
12. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen Penatausahaan ;
13. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
14. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(14)PengurusBarangPengelola,PengurusBarangPengguna,PengrrrusBarang Pembantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukankegiatanperdagangan,pekedaanpemborongandanpenjualan jasaataubertindaksebagaipenjaminataskegiatan/pekerjaan/penjualan jasaataubertindaksebagaipenjaminataskegiatan/pekerjaan/penjualart tersebut yang anggararlnya dibebankan pada APBD'

9.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 1O berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik daerahsebagaimarradimaksudpadaayat(1)kepadaPengelolaBarane.ot J
(3)pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Data barang pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
1. a.Laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
2. b.Laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
3. c.Laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
4. d.Laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
5. e.l.aporan DaJtar Barang Pengelola semesteran;
6. f.Laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
7. g.l,aporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; dan
8. h.Laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan;
(4)

10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a.Barang Milik Daerah berupa:
1. 1.barang persediaan;
2. 2.konstruksi dalam penge{aan;
3. 3.barang yang dari awal pengadaannya direncanakal untuk dihibahkan; dan
4. 4.Aset Tetap Renovasi (ATR)
b.Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupali. 1 I . Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
(3)Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (l) dilaksanakan secara tahunan.

12.Diantara Pasal 24 dan Pasa-l 25 disisipkan I (satu) Pasal, yakni pasal 24A, sehingga berbunyi 5sfoagai berikut :

Pasal 24A

(l) Penggunaan barang milik daerah meliputi: penetapan status penggunaan barang milik daerah; pengalihan status penggunaan barang milik daerah; penggunaan sementara barang milik daerah; dan penetapan status oleh pihak lain. a b c d aan barang milik daerah untuk dioperasikan

(2)Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk:
1. a.penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
2. b.dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai p€netapan status penggunaan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, p€nggunaan sementara barang milik daerah dan penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

13.Ketentuan Pasal 3O ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi seb"gFi berikut:

Pasal 30

(l) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a.Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada da-lam penguasaan Pengelola Barang; dan
b.Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

(2)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan telcris dengan memperhatikarr kepentingan daerah dan kepentingan umum.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraErn pemerintahan daerah.
(4)Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

14.Diantara Pasal 3l dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, dan Pasal 3lC sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…