DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 193

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PAJAK BAB III : RETRIBUSI BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAB V : PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI BAB VI : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB VIII : PENYIDIKAN BAB IX : KETENTUAN PIDANA BAII X : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PEUT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakal potongan.

Pasal 29

(1)Nilai juaf Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
1. a.Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
(2)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tagihan biaya/ beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
2. b.jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik; dan
4. d.harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PEUT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. -1+

Pasal 30

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 107o (sepuluh persen). (21 Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan menggunakan alat elektronik berupa Mobile Point of Sale atau sejenisnya ditetapkan sebesar 97o (sembilan persen).
(3)Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3o/" (trga persen); dan
2. b.konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,57o (satu koma lima persen).
(4)Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
1. a.pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
2. b.diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 4Oo/o (erripat puluh persen) .

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a.pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/ atau Minumal untuk PBJT atas Makanan dan /atau Minuman;
b.konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c.pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d.pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk pBJT atas Jasa Parkir; dan
e.pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 34

(1)Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. 12) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. 20r

Pasal 35

(1)Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame. (21 Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/ billboard/ uideotron/ megatron;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat/stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame be{alan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame lirrt I slid.e; dan
9. i.Reklame peragaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
1. a.penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, u/arta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
3. c.narna pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
5. e.Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
6. f.Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lainnya.

Pasal 36

Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakal nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nitai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggara€rn, jumlah dan ukuran media Reklame. Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidaft diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peratu ran Bupati.

(1)(21
(3)(41 (s)

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud daram pasal 36 ayat (l) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.

Pasal 39

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat teqjadinya penyelenggaraan reklame.

Isi peraturan

Teks193PDFHirarki

Memuat teks peraturan…