DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur mengenai Tuntutan ganti rugi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
7.B,adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keualgan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
8.Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuta-n Ganti Rugi yang selanjutrrya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati darr Dewan Perwakilar Ralryat Daerah dalam penyelenggara€rn urusarr pemerintahan yang menjadi kewenaagan daerah.
10.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenalgan penggunaan barang milik daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
12.Bendahara Penerimaan / Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah jabatan pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13.Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
14.Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi.

a.Pegawai Daerah;
b.Pegawai Perusahaan Daerah; dan
c.Peke{a Daerah.
1. 15.Pejabat lain adalah Pejabat Negara/ Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
2. 16.Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggunglawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perj anjian / perikatan lainnya.
3. 17.Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
4. 18.Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/ Penyimparr Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
5. 19.Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
6. 20.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/ atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
7. 21.TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungiawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
8. 22.Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penlmpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/ atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung yang merugikan daerah.
9. 23.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. 24.Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau pegawai danr/ atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (Jore majeuf .
11. 25.Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
12. 26.Upaya damai adalah penyelesaian TP_TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis pertimbangan.
13. 27.Perhitungan ex-offcioadalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/ atau pelaku tidak membuat pertanggungiawaban serta telah dilalrukan tegoran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
14. 28.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
15. 29.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah.
16. 30.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
17. 31.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
18. 32.Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
19. 33.Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
20. 34.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dirnilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR, Keuangan dan Barang Negara/ Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

a.Tuntutan Perbendaharaan bag, bendahara/ penyimpan barang dikenakan, apabila :
1. 1.melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. 2.tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
3. 3.membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/ atau secara tidak sah;
4. 4.tidak membuat pertanggungiawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. 5.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
6. 6.membuat pertanggungiawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
7. 7.khusus trendahara apa.bila menerima dan menyimpan uang palsu;
8. 8.merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungi awabnya.
b.Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila:
1. 1.melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. 2.merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungi awabnya;
3. 3.melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
4. 4.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungiawabnya;
5. 5.memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
6. 6.meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
c.Tuntutan Ganti Rug bag Pejabat Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15.

(1)(21
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Inspektur Inspektorat Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
3. c.Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
4. d.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
5. e.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku anggota;
6. f.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Anggota;
7. g.Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota. Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
8. a.mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
9. b.memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
10. c.memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan pen"grhan melalui instansi lain; dan
11. d.menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH Bupati berwenang mela-ksanakan TP-TGR Dalam Melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri atas:

Pasal 4

(4)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggunglawab langsung kepada Bupati'

Pasal 5

( 1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. (21 Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur BPKAD, Inspektorat, Bagran Hukum dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan BuPati.

(3)Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

a.hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
b.pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah;
c.pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
d.laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakai€rnnya.

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang. Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui teg.adinya kerugan daerah di lingkungan kerjanya, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian (2t tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

(3)Apabila tidak melaporkan sesuai batas walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakaa tindakan hukuman disiplin.
(4)Bupati setelah menerima laporal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melalsanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengama-nan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
(5)Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerrgian daerah dengan memperhatikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6)Benhrk l.aporan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/penyimpan barang/pengurus barang/ pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti. (21 Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkal pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENII,AIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 9

(1)Penghitungan dan penilaian kerugian negara/daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/ Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian negara/daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian negara/daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/ Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan. (21 Nilai kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagt Inspektorat/Majelis PertimbanganlPenilai dalam menetapkal nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
(3)Dalam hal menyangkut barang milik negara/daerah, nilai kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
(4)Kerugian negara f daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
(5)Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian negara/daerah meliputi:
1. a.kerugian negara/ daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
2. b.kerugian negara/daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
3. c.kerugian negara/ daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
4. d.kerugian negara/ daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
5. l.untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/ pembeliaa barang dimaksud; dan
  1. 2.untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan / pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
(6)Format Berita Acara Penilaian Kerugian Negara/ Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (4) tercantum dalam contoh format l,ampiran II, l,ampiran III dan l"ampiran [V Peraturan Bupati ini.
(1)Kerugian negara/daerah yang te4'adi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/ atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungiawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/ kesalahan.
(2)Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain / pegawai dalam satu lingkup Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
(3)Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasiona-l roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain / pegawai dalam satu Perangkat Daerah untuk kepentingan diluar dinas merupakal tanggungiawab pemakai barang.
(4)Kerugian negara/ daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/ pegawai di luar Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungiawab pemakai barang.
(5)Kerugian negara/ daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungiawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
(6)Kerugian negara/ daerah yang teg'adi akibat pemalaian Barang Inventaris oleh Perangkat Daerah lain / lembaga non pemerintah / perorangan tanpa perikatan merupakan tanggung jawab pengguna barang dan Perangkat Daerah lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

BAB VI

PENE*TAPAN BOBOT IKESAI.AHAN TERHADAP KERUGTAN NEGARA/DAERAH Pasal lO

Pasal 11

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian negara/ daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, men5rusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
7.B,adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keualgan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
8.Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuta-n Ganti Rugi yang selanjutrrya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati darr Dewan Perwakilar Ralryat Daerah dalam penyelenggara€rn urusarr pemerintahan yang menjadi kewenaagan daerah.
10.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenalgan penggunaan barang milik daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
12.Bendahara Penerimaan / Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah jabatan pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13.Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
14.Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi.

a.Pegawai Daerah;
b.Pegawai Perusahaan Daerah; dan
c.Peke{a Daerah.
1. 15.Pejabat lain adalah Pejabat Negara/ Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
2. 16.Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggunglawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perj anjian / perikatan lainnya.
3. 17.Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
4. 18.Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/ Penyimparr Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
5. 19.Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
6. 20.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/ atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
7. 21.TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungiawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
8. 22.Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penlmpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/ atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung yang merugikan daerah.
9. 23.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. 24.Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau pegawai danr/ atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (Jore majeuf .
11. 25.Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
12. 26.Upaya damai adalah penyelesaian TP_TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis pertimbangan.
13. 27.Perhitungan ex-offcioadalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/ atau pelaku tidak membuat pertanggungiawaban serta telah dilalrukan tegoran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
14. 28.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
15. 29.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah.
16. 30.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
17. 31.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
18. 32.Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
19. 33.Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
20. 34.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dirnilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR, Keuangan dan Barang Negara/ Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

a.Tuntutan Perbendaharaan bag, bendahara/ penyimpan barang dikenakan, apabila :
1. 1.melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. 2.tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
3. 3.membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/ atau secara tidak sah;
4. 4.tidak membuat pertanggungiawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. 5.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
6. 6.membuat pertanggungiawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
7. 7.khusus trendahara apa.bila menerima dan menyimpan uang palsu;
8. 8.merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungi awabnya.
b.Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila:
1. 1.melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. 2.merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungi awabnya;
3. 3.melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
4. 4.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungiawabnya;
5. 5.memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
6. 6.meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
c.Tuntutan Ganti Rug bag Pejabat Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15.

(1)(21
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Inspektur Inspektorat Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
3. c.Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
4. d.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
5. e.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku anggota;
6. f.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Anggota;
7. g.Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota. Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
8. a.mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
9. b.memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
10. c.memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan pen"grhan melalui instansi lain; dan
11. d.menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH Bupati berwenang mela-ksanakan TP-TGR Dalam Melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri atas:

Pasal 4

(4)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggunglawab langsung kepada Bupati'

Pasal 5

(3)Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

a.hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
b.pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah;
c.pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
d.laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakai€rnnya.

Pasal 7

(3)Apabila tidak melaporkan sesuai batas walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakaa tindakan hukuman disiplin.
(4)Bupati setelah menerima laporal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melalsanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengama-nan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
(5)Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerrgian daerah dengan memperhatikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6)Benhrk l.aporan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/penyimpan barang/pengurus barang/ pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti. (21 Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkal pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENII,AIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 9

(1)Penghitungan dan penilaian kerugian negara/daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/ Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian negara/daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian negara/daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/ Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan. (21 Nilai kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagt Inspektorat/Majelis PertimbanganlPenilai dalam menetapkal nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
(3)Dalam hal menyangkut barang milik negara/daerah, nilai kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
(4)Kerugian negara f daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
(5)Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian negara/daerah meliputi:
1. a.kerugian negara/ daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
2. b.kerugian negara/daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
3. c.kerugian negara/ daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
4. d.kerugian negara/ daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
5. l.untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/ pembeliaa barang dimaksud; dan
  1. 2.untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan / pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
(6)Format Berita Acara Penilaian Kerugian Negara/ Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (4) tercantum dalam contoh format l,ampiran II, l,ampiran III dan l"ampiran [V Peraturan Bupati ini.
(1)Kerugian negara/daerah yang te4'adi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/ atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungiawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/ kesalahan.
(2)Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain / pegawai dalam satu lingkup Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
(3)Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasiona-l roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain / pegawai dalam satu Perangkat Daerah untuk kepentingan diluar dinas merupakal tanggungiawab pemakai barang.
(4)Kerugian negara/ daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/ pegawai di luar Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungiawab pemakai barang.
(5)Kerugian negara/ daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungiawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
(6)Kerugian negara/ daerah yang teg'adi akibat pemalaian Barang Inventaris oleh Perangkat Daerah lain / lembaga non pemerintah / perorangan tanpa perikatan merupakan tanggung jawab pengguna barang dan Perangkat Daerah lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

BAB VI

PENE*TAPAN BOBOT IKESAI.AHAN TERHADAP KERUGTAN NEGARA/DAERAH Pasal lO

Pasal 11

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian negara/ daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.