DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. Uang Representasi; b. Tunjangan Keluarga; c. Tunjangan Beras; d. Uang Paket; e. Tunjangan Jabatan; f. Tunjangan Panitia Musyawarah; g. Tunjangan Komisi; h. Tunjangan Panitia Anggaran; i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 2 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 3 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 7, angka 8, angka 10, angka 22 dan angka 27 diubah, dan di antara angka 21 dan angka 22 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 21a dan angka 21b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 4 otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
6.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7.Bupatiadalah Bupati Tana Toraja.
8.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja.
9.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD.
11.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
12.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
14.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRDsehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya. 5
19.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
20.Tunjangan Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit.
21.Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD. 21a.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD. 21b.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
22.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
23.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26.Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesual dengan peraturan perundang- undangan.
27.Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Panitia Musyawarah;
g.Tunjangan Komisi; 6
h.Tunjangan Panitia Anggaran;
i.Tunjangan Badan Kehormatan; dan
j.Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
1. 3.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
(2)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
(3)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(5)Dihapus.

5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat(1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

6.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14 D dan Pasal 14E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. a.tinggi;
2. b.sedang;
3. c.rendah.

Pasal 14

B 7

(1)Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
(2)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(3)Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 14C

(1)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B adalah Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun anggaran berjalan/berkenaan.
(2)Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 14D

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah diatur sebagai berikut :

a.di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
b.antara Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah sedang; dan
c.di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 14E

(1)Dalam hal kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(2)Dalam hal kemampuan kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
(3)Dalam hal kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan komunikasi Intensif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…