DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengingat dalam perkara Nomor 128/PUU-XU l2ol5, ketentuan Pasal 33 ,truruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala lembang;
b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan l,embang maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhential Kepala Lembang perlu diubah;
c.bahwa berdasarkal perLimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang; :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57r71;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2O15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OLZ terrtarrg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomot 12221;

g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1O37); 1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja (l'embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
1. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Nomor 1 Tahun2015tentangTataCaraPencalonan'Pemilihan' PetantikandanPemberhentianKepalal,embang(l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor O1' Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor o7); 3
2. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2O16 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN: McNetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2OI5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG. Pasal I \- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Car.a Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O15 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07), diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketenruan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4. 1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. 2.Pemerintahan kmbang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangal daerah otonom.
7. 4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. 5.Bupati adalah Bupati Tana Torqia.
9. 6.Kecamatan adalah bagran wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat
10. 7.Carrrat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
11. 8.Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
12. 9.Kepala kmbang adalah pejabat Pemerintah lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangrrya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. lO. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksalakan fungsi pemerintahan yang anBgotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. 11.Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kmbang.
14. 12.Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala lembang.
15. 13.Panitia Pemilihan Kepala Lcmbang tingkat lembang adalah Panitia yang dibentuk BPL untuk melaksanakan pemilihan Kepala l,embang.
16. 14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. 15.Musyawarah l,embang musyawarah yang diselenggarakan oleh BPL khusus untuk pemilihan Kepala Lembang antar waktu.
18. 16.Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja l,embang yang selanjutnya disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang yang ditetapkan dengan peraturan lembang.
20. 18.Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.
21. 2.Di antara ayat l2l dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)(21 (2a)
(3)Pemilihan Kepala l,embang dilaksanakan secara serentak. Pemilihan Kepala t embang secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Lrmbang secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala kmbang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala l,embang serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala l,embang. Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)5

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Panitia Pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten terdiri dari :

a.unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
b.para Asisten Sekretaris Daerah;
c.Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
d.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang;
e.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
h.perangkat daerah temasuk perangkat daerah kecamatan dan bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait.
1. 4.Ketentuan huruf g dan hunrf h Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Panitia Pemilihan kepala kmbang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

a.merencErnakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kmbang terhadap panitia pemilihan kepala lembang tingkat Lembang;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.menfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala l.embang tingkat kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala l,embang dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan hari dan tanggal pelaksaaaan pemilihan kepala lembang secara bergelombang dengan keputusan Bupati.

6.Ketentuan huruf g Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memethara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 6
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala Lembang;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yalg telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah;
1. 1.tidak pernah sebagai kepala kmbang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan Surat Keterangan dari hakim adat pendamai setempat;
n.tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/Anggota BPL dan Panitia pemilihan kepala trmbang;
o.tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat;
p.tidak terlibat penyalagunaan Narkoba;
q.mampu mengerakkan masyarakat untuk memelihara lingkungan;
r.calon kepala lembang yang terpilih harus berdomisifi di wilayah kmbang yang bersangkutan selama menjabat kepala lcmbang; dan
s.bagi Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri wajib melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
1. 7.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yalmi ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kmbang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan ditetapkan menjadi kepala kmbang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala l.embang tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala lembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBL.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Permohonan pencalonan kepala Lembang, diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang dengan melampirkan:

a.warga negara Republik Indonesia yang dibukti dengan foto kopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto copy kartu keluarga terbaru;
b.surat pernyataan bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka T\rnggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala kmbang yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
g.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
h.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan purusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
j.pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l.surat keterangan dari hakim adat pendamai tempat domisili bahwa tidak pernah dikenakan hukuman secara adat;
m.surat pernyataan bahwa tidak menduduki jabatan sebagai ketua BPL/ anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala kmbang tingkat kmbang;
n.surat keterangan tidak terlibat penyakit sosial masyarakat dari Camat tempat calon kepala lembang berdomisili;
o.Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK);
p.surat keterangan tidak terlibat Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Daerah;
q.surat pemyataan kesanggupan memelihara kebersihan lingkungan;
r.surat keterangan bebas temuan dari inspektorat daerah bagi pegawai negeri sipil, kepala l,embang, perangkat lembang dan anggota BPL;
s.surat cuti dari kepala lembang yang ditetapkan oleh Bupati dan surat keterangan pengunduran diri dari keanggotaan BPL bagi anggota BPL;
t.surat izin dari Bupati bagi pegawai Negari sipil yang mencalonkan diri; 8
u.surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan bagi pegawai negeri sipil apabila terpilih sebagai kepala lembang;
v.surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala Lembang;
w.surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
x.naskah terhrlis Visi dan Misi;
y.daftar riwayat hidup dilengkapi dengan bukti pengalaman ke{a dari yang berwenang; dan
z.surat pernyataan untuk berdomisili tetap di lembang apabila terpilih sebagai kepala lembang.
1. 9.Ketentuan Pasal 3O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.calon Kepala kmbang yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang terpilih;
3. c.Dalam hal calon kepala l.embang yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
(2)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) Pasal yalni Pasal 42A, Pasal 42B dan Pasa1 42C sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 42A

(1)Kepala l,embang yang berhenti dan/ atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Lembang sampai dengan ditetapkan Kepala Lembang antar waktu hasil musyawarah l,embang.
(2)Penjabat Kepala l,embang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menjalankan tugas sebagai Kepala lembang, juga melaksanakan tugas mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan kepala lembang antar waktu.
(3)Musyawarah kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala kmbang diberhentikan.
(4)Masa jabatan kepala Lembang yang ditetapkan melalui musyawarah Lembang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Lembang yang berhenti dan/atau yang diberhentikan.

Pasal 42B

(l) BPL membentuk panitia pemilihan kepala kmbang antar waktu.

(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala lembang antar walrhr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPL. -9
(3)Panitia pemilihan kepala Lembang antar wakhr terdiri atas perangkat kmbang dan unsur masYarakat.
(4)Panitiapemilihankepalat.embangantarwaktusebagaimanadimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Lembang'
(5)Panitia pemilihan kepala kmbang antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungiawab kepada pimpinan BPL'

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…