menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang; :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57r71;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2O15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OLZ terrtarrg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomot 12221;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1O37);
1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja (l'embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Nomor 1 Tahun2015tentangTataCaraPencalonan'Pemilihan' PetantikandanPemberhentianKepalal,embang(l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor O1' Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor o7);
3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2O16 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN: McNetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2OI5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG. Pasal I \- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Car.a Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O15 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07), diubah sebagai berikut:
1.Ketenruan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Pemerintahan kmbang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangal daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Tana Torqia.
6.Kecamatan adalah bagran wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat
7.Carrrat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
8.Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
9.Kepala kmbang adalah pejabat Pemerintah lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangrrya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
lO. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksalakan fungsi pemerintahan yang anBgotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kmbang.
12.Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala lembang.
13.Panitia Pemilihan Kepala Lcmbang tingkat lembang adalah Panitia yang dibentuk BPL untuk melaksanakan pemilihan Kepala l,embang.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Musyawarah l,embang musyawarah yang diselenggarakan oleh BPL khusus untuk pemilihan Kepala Lembang antar waktu.
16.Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja l,embang yang selanjutnya disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang yang ditetapkan dengan peraturan lembang.
18.Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.
2.Di antara ayat l2l dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: