DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

MEMUTUSI(AN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Isi peraturan

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi kendaraan di tempat parkir.
(2)Dinas teknis wajib melakukan survei potensi parkir setiap 6 (enam) bulan. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tempat khusus parkir.
(2)Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
(3)Struktur, jenis, dan besaran tarif kendaraan yang terparkir di tepi jalan ditetapkan sebagai berikut: 2 Tingkat Kepadatan Parkir Jenis Kendaraan Bermotor Ta-rif
1. a.Alat Berat
2. b.Kendaraan Tempelan/gandengan
3. c.Mobil Barang truk (10 roda atau lebih)
4. d.Mobil barang truk / Pick up dan bus (4 Rp2O.000,OO/sekali parkir Rp3O.000,OO/ sekali parkir Rp50.0OO,O0/sekali parkir Rp5.000,00/sekali parkir roda dan 6 roda)
5. e.Mobil Bus
6. f.Mobil sedan, mini bus/mobil penump.rn& dan kendaraan lainnya yang sejenis.
7. g.Kendara.an bermotor (Bajaj, Viar, Kaisar, Tossa/roda iga dan sejenisnya)
8. h.Kendaraan bermotor jenis sepeda motor RpS.OOO,O0/ sekali parkir Rp4.OOO,OO/ sekali parkir Rp3.000,00/sekali parkir Rp2.0OO,OO/sekali parkir
(4)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 1 (satu) kali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Diantara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni (2a) dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(l)

(2)(2a)
(3)
(4)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pengelolaan Parkir dengan Kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal Wajib Retribusi berlangganan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2Yo (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditaglh dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
(4a)
(5)Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur Bupati. pemungutan dan dengan Peraturan ,s ! * Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaral Daerah Kabupaten Tor4ja Utara. Diterapkan di Rantepao 20 l-aret ?C19 A UTARA, MBONAN Diundangkan di RantePao pada tanggal 28 t;aret 2a19 DAERAH TORAJA UTARA, BARE DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENTORA"IAUTARA,PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3. AN" ;,.1,i " C2. C?,:. 1i PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.'A UTARA NOMOR 6 TAHUN 2O11 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JAI,AN UMUM I. UMUM Pemerintah Kabupaten To .ja Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanalan berdasarkan prinsrp demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Berdasarkan fakta empiris, pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini belum optimal. Hal tersebut karena dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengatur bahwa pungutan retribusi dengan kartu langganan. Sebagai bentuk implementasi terhadap kebiiakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perparkiran di Kabupaten Torqja Utara, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut tentu harus dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. II- PASAL DEMI PASAL TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1OO Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…