DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI BAB IV : ANTISIPASI DINI BAB V : PENCEGAHAN BAB VI : PENANGANAN DAN REHABILITASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : TIM TERPADU BAB IX : RENCANA AKSI DAERAH BAB X : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB XI : LEMBANG/ KELURAHAN BERSIH NARKOBA BAB XII : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV : PENGHARGAAN BAB XV : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat akan berakibat meng€rnc€rm keberlanjutan kehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunazrn dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberaltasan Penyalahgunazrn dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dal Peredaral Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1)

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2O2O lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahal [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentatg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2oll tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (L,embaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2O09 tentang Narkotika (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O10 tentang Badan Narkotika Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O15 tentalg Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentaag Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 195);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengarr Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahwn 2O2O tentang Perubahan Penggolongal Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965); Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PET.IYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GEI,AP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. Menetapkan 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja'
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahart Daerah yang memimpin pelaksana€ul urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara€rn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.t embaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik tuar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut BNN Kabupaten Tana Toraja adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
10.Institusi Penerima wajib lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, darr/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah/pemerintah daerah.
11.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya yarlg terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
12.Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
13.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan sec€ra sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau 5- menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14.Narkotika adalah zat ataa obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15.Prekursor Narkotika adalah zat atan bahan baku pembuatan narkotika, bahan pemula atau bahan kimia yng dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Narkotika.
16.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
17.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotik.
18.Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatual masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesafuan Republik Indonesia.
19.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan,
20.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawal hukum,
21.Penyalahguna adalah orang yang menggunakal narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
23.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
24.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupal masyarakat.
25.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
26.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
27.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik Kabupaten Tana Toraja. -6
28.Hotel/Penginapan adalah balgunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
29.Rumah Kos/Tempat Pemondokan/rumah kontrak adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangfu waktu tertentu bagi seorEurg atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
30.Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang mengkomersialkan jasa hiburan untuk orang dewasa dan sering beroperasi pada malam hari, termasuk di dalamnya adatah cafe, bar, karaoke, diskotik, klub malam (nightclub), sehat per air (spa/, dan pijat (massage).
31.Lrmbang Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut l,embang Bersinar adalah satuan wilayah setingkat desa/lembang yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba pac$ yang dilaksanakan secara masif.
32.Narkoba adalah Narkotika, Prekursor narkotika, Psikotropika, dan bahan aditrtif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dan PN dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.edukatif;
f.perlindungan;
g.keamanal;dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan P4GN dan PN di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi P4GN dan PN adalah :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaarr narkotika, psikotropika, dan z.at adiktif lainnya; -7
b.membangun partipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, danzat adiktif lainnya; dan
c.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelalsanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zan adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI Bagral Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan dan rehabilitasi;
d.pendanaan;
e.tim terpadu;
f.rencana aksi daerah;
g.partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
h.lembang/kelurahan bersinar;
i.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.penghargaan; dan
l.sanksi admini stratif.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan dilaksanalan oleh camat.
(4)Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(5)Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di Lembang dilaksanakan oleh Kepala Lembang. 8

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
1. a.pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
2. b.pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
(3)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
3. c.melakukan pengawasan terhadap ASN;
4. d.melakukan pengawaszrn di lingkungan satuzrn pendidikan; dan
5. e.melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.perencanaan tinda-kan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika darr Prekursor Narkotika;
4. d.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. e.fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 9- Sagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 9

(l) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawalan penyalahgunaan dan Peredaran Ge1ap Narkotika dan Prekursor Narkotika Narkotika pada kawasan/ wilayah tertentu.

(2)Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Perencanaan dilakukan melalui perumusErn kebijakan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l).
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…